MEDAN, SUMATERA UTARA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan memutuskan membebaskan empat terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Kerja Sama Kota Deli Megapolitan (KDM) antara PTPN II (kini PTPN I Regional 1) dengan PT Ciputra KPSN.
Putusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, Rabu malam (3/6/2026), oleh majelis hakim yang diketuai Muhammad Kasim dengan anggota MY Girsang dan Rurita Ningrum.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
Selain membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan agar mereka segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta serta memulihkan hak, nama baik, dan martabat para terdakwa.
Tidak Ditemukan Unsur Korupsi
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebagaimana didalilkan dalam dakwaan.
Salah satu pokok perkara yang dipersoalkan jaksa adalah belum dipenuhinya kewajiban penyediaan lahan minimal 20 persen untuk negara dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) pada proyek kerja sama tersebut.
Namun, majelis hakim menilai belum terpenuhinya kewajiban tersebut bukan disebabkan adanya niat jahat atau perbuatan melawan hukum, melainkan karena belum tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur mekanisme penyerahan lahan dimaksud.
Fakta tersebut diperkuat dengan adanya korespondensi antara pihak perusahaan dengan Kementerian ATR/BPN serta berbagai dokumen yang menunjukkan adanya komitmen untuk melaksanakan kewajiban tersebut setelah petunjuk teknis diterbitkan.
Majelis hakim juga menilai bahwa kondisi tersebut lebih tepat dipandang sebagai persoalan administrasi dan bukan tindak pidana korupsi.
Pertimbangan Ahli
Pertimbangan hakim turut didukung oleh keterangan sejumlah ahli yang dihadirkan dalam persidangan, baik ahli hukum administrasi negara, hukum bisnis, hukum pidana, maupun hukum agraria.
Menurut para ahli, belum terlaksananya kewajiban penyerahan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Selain itu, majelis hakim juga tidak sependapat dengan dakwaan terhadap pejabat ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat HGB karena proses yang dilakukan dinilai berada dalam rezim pemberian hak, bukan perubahan hak sebagaimana didalilkan dalam dakwaan.
Putusan Bebas Murni
Berdasarkan seluruh fakta persidangan yang berlangsung hampir enam bulan sejak Januari 2026, majelis hakim memutuskan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsider.
Putusan tersebut diambil dengan adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari salah satu anggota majelis hakim.
Sidang yang berlangsung hingga malam hari itu disambut haru para terdakwa dan keluarga yang hadir di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Medan.
Salah satu terdakwa, Askani, menyampaikan rasa syukur atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim.
"Saya bersyukur dan berterima kasih kepada majelis hakim yang telah melihat perkara ini secara jernih sehingga memberikan putusan bebas murni kepada kami," ujarnya usai persidangan.
Sementara itu, terkait dana sebesar Rp263,4 miliar yang sebelumnya disebut jaksa sebagai nilai kerugian negara dan dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan khusus karena dana tersebut tidak pernah diajukan sebagai barang bukti selama proses persidangan berlangsung.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar