Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026 memberikan penegasan penting mengenai perlunya pembaruan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Perkara ini diajukan oleh advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang mempersoalkan ketidakpastian hukum akibat fragmentasi organisasi advokat dan lemahnya sistem pengawasan profesi advokat di Indonesia.
Dalam pertimbangannya, MK mengakui bahwa kondisi organisasi advokat saat ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak hanya dirasakan oleh para advokat, tetapi juga oleh masyarakat pencari keadilan. Menurut MK, persoalan kelembagaan advokat yang berkepanjangan berpotensi mengganggu kepastian hukum, standar profesi, dan perlindungan terhadap pengguna jasa hukum.
MK menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaruan terhadap UU Advokat dengan memperhatikan berbagai putusan MK sebelumnya. Pembaruan tersebut antara lain perlu mengatur secara jelas mengenai model organisasi advokat, standardisasi pendidikan dan profesi advokat, pengawasan, serta penegakan kode etik secara terintegrasi.
Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan tidak dilakukan perubahan atau penggantian terhadap UU Advokat.
Namun demikian, MK tidak mengabulkan permohonan Pemohon yang meminta penetapan PERADI tertentu sebagai satu-satunya organisasi advokat maupun pembentukan satu Dewan Kehormatan Advokat Nasional sebagaimana dimohonkan.
Putusan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPR untuk segera melakukan reformasi regulasi profesi advokat guna mewujudkan sistem organisasi advokat yang memberikan kepastian hukum, menjaga integritas profesi, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan.
Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026 menandai babak baru pembenahan profesi advokat di Indonesia dan menjadi pengingat bahwa kepastian hukum dalam pengaturan profesi advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis.
Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Salam hangat,
Antonius Gunawan Dharmadji, S.H., M.H.
0 Komentar