Yogyakarta – Forum diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) berubah tegang setelah mahasiswa menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah.
Kegiatan yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu awalnya berlangsung sebagai ruang diskusi. Namun situasi berubah ketika sejumlah mahasiswa naik ke panggung membawa spanduk penolakan dan menyampaikan protes.
Mahasiswa mempertanyakan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan publik. Kritik diarahkan terhadap berbagai program pemerintah, termasuk persoalan ekonomi, agraria, serta kebijakan nasional yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat.
Ketegangan meningkat hingga terjadi aksi saling dorong dan pelemparan gelas plastik. Para pejabat kemudian dievakuasi dari lokasi. Namun situasi kembali menjadi sorotan ketika sejumlah mahasiswa menghadang dan mengejar rombongan pejabat di luar gedung.
Perwakilan mahasiswa menyebut aksi tersebut merupakan bentuk keresahan terhadap sikap pemerintah yang dinilai belum cukup terbuka menerima kritik.
"Mereka tidak layak membicarakan demokrasi apabila kritik dianggap sebagai gangguan. Pemerintah harus mendengar suara rakyat," ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Mahasiswa juga mempertanyakan keberanian pejabat menghadapi kritik langsung dari masyarakat kampus.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membantah tudingan bahwa dirinya bersama rombongan menghindari dialog. Ia menegaskan bahwa kedatangannya ke UGM justru untuk berdiskusi secara terbuka.
"Kami datang untuk berdiskusi. Ditanya apa saja tidak masalah, dikritik juga tidak masalah," ujar Sudaryono.
Menurutnya, forum sempat berjalan sekitar 30 hingga 40 menit sebelum sebagian peserta meminta acara dihentikan.
Ia juga membantah isu bahwa dirinya melarikan diri dari lokasi.
"Kalau ada yang mengatakan kami kabur, itu tidak tepat. Kami justru tetap membuka ruang dialog. Bahkan saat situasi memanas, kami keluar dan mencoba berbicara kembali," katanya.
Sudaryono menyebut pihaknya siap menerima kritik dan melakukan evaluasi apabila ditemukan kebijakan yang bermasalah.
"Kalau ada yang keliru, mari kita perbaiki. Pemerintah harus terbuka terhadap masukan," ujarnya.
Namun peristiwa di UGM tersebut kembali memunculkan pertanyaan publik:
Apakah pejabat sudah siap menghadapi kritik langsung dari mahasiswa?
Apakah ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat benar-benar terbuka, atau hanya berjalan ketika kritik masih dalam batas yang nyaman?
Dan apakah suara kritis mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi kebijakan, atau hanya dianggap sebagai gangguan politik?
Hingga kini, peristiwa tersebut menjadi sorotan sebagai gambaran dinamika hubungan pemerintah dan kelompok mahasiswa dalam menyampaikan kritik di ruang demokrasi.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar