Breaking News

Luhut Sebut Perencanaan MBG Belum Matang, Pernyataan "Salah Kita Semua" Tuai Beragam Tanggapan Publik

Luhut Sebut Perencanaan MBG Belum Matang, Pernyataan "Salah Kita Semua" Tuai Beragam Tanggapan Publik

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Menurutnya, berbagai kendala tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal.

Dalam seminar di kantornya, Kamis (25/6/2026), Luhut mengatakan salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan adalah belum matangnya perencanaan pada tahap awal pelaksanaan program.

"Jadi masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua lah," ujar Luhut.

Menurut Luhut, perencanaan yang lebih matang sejak awal akan membantu pemerintah mengantisipasi berbagai hambatan, mulai dari kesiapan data, distribusi, hingga mekanisme pelaksanaan di daerah.

Ia mencontohkan masih adanya kendala di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama terkait validitas data penerima manfaat dan implementasi program setelah anggaran mulai disalurkan.

Pemerintah, kata Luhut, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian/lembaga terkait kini melakukan evaluasi menyeluruh guna memperbaiki pelaksanaan program. Dewan Ekonomi Nasional juga telah melakukan kajian di sekitar 800 titik di berbagai wilayah Indonesia sebagai bahan penyusunan rekomendasi perbaikan.

Pernyataan Luhut yang menyebut "itu salah kita semua" kemudian memicu beragam tanggapan di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan siapa yang dimaksud dengan frasa tersebut. Mereka berpendapat bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pemerintah pada dasarnya merupakan tanggung jawab institusi negara dan para penyelenggara program.

Sebagian pengguna media sosial juga menyampaikan pandangan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan internal pelaksanaan program, sehingga mempertanyakan penggunaan istilah "kita semua" dalam konteks tersebut.

Di sisi lain, terdapat pula warganet yang menilai pernyataan Luhut sebagai bentuk pengakuan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Berbagai tanggapan tersebut menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap pelaksanaan MBG. Pemerintah diharapkan dapat menjadikan masukan masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas program di masa mendatang.

Thifal Nw/ Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.