Lintas 98 Sumut Dukung Agenda Prabowo, Tegaskan Kritik Tetap Jadi Bagian Reformasi

MEDAN – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyatakan dukungan terhadap sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan berarti menghilangkan fungsi kritis gerakan Reformasi dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan dalam deklarasi politik bertajuk "Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran" yang digelar di Medan, Jumat (26/6/2026).

Deklarasi tersebut muncul di tengah dinamika politik nasional yang masih diwarnai kritik dari berbagai kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Namun, Lintas 98 Sumut berpandangan bahwa pemerintahan saat ini mulai menunjukkan arah kebijakan yang dinilai sejalan dengan sebagian cita-cita Reformasi 1998, khususnya dalam pemberantasan korupsi, pembenahan tata kelola sumber daya alam, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan pihaknya tidak ingin terjebak dalam polarisasi politik yang justru dapat menghambat pembangunan nasional. Menurutnya, sikap yang mereka sampaikan merupakan hasil pengamatan terhadap perkembangan pemerintahan saat ini.

"Kami tidak masuk dalam ruang perdebatan politik yang saling mempertentangkan. Yang kami lakukan adalah menyampaikan pandangan berdasarkan dinamika yang kami lihat. Ada sejumlah agenda Reformasi yang menurut kami mulai diimplementasikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.

Meski memberikan dukungan terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintah, Turman menegaskan gerakan Reformasi tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

"Kami mendukung berbagai kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun dukungan ini bukan cek kosong. Kami akan tetap memberikan kritik, masukan, dan pengawasan agar pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, mengajak seluruh elemen gerakan Reformasi melakukan refleksi terhadap perjalanan reformasi yang telah berlangsung hampir tiga dekade.

Menurutnya, kebebasan politik yang berhasil diperjuangkan sejak 1998 belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kesejahteraan ekonomi. Akibatnya, demokrasi dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

"Selama hampir 28 tahun Reformasi masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi. Jika kekayaan sumber daya alam hanya dikuasai segelintir kelompok, maka demokrasi politik akan kehilangan makna bagi kesejahteraan rakyat," katanya.

Ia menilai Indonesia perlu memperkuat konsep sosio-demokrasi, yakni sistem demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat dan berpolitik, tetapi juga memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan usaha, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Delapan Sikap Politik

Dalam deklarasinya, Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan sikap politik sebagai bentuk komitmen mengawal pemerintahan, yakni:

1. Mendukung pemberantasan korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan rakyat.
2. Mendukung penindakan korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam dan kebocoran penerimaan negara.
3. Mendukung penertiban kawasan hutan serta redistribusi lahan secara transparan dan berkeadilan.
4. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, efisiensi anggaran, serta semangat antikorupsi agar tidak disalahgunakan.
5. Mendukung restrukturisasi APBN guna memperkuat program-program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap mendorong evaluasi tata kelolanya.
6. Menegaskan anggaran pendidikan harus tetap meningkat sesuai amanat konstitusi dan tidak dikurangi akibat pelaksanaan program lain.
7. Mengajak seluruh elemen bangsa menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa menghambat program strategis nasional.
8. Mendorong persatuan nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik global dengan tetap menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Edison kembali menegaskan bahwa dukungan tersebut bukanlah bentuk pembenaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah, melainkan komitmen untuk terus mengawal agar pelaksanaan program benar-benar berpihak kepada rakyat.

"Kami ingin memastikan semangat Reformasi tetap hidup. Dukungan harus berjalan berdampingan dengan pengawasan. Pemerintah yang kuat membutuhkan kritik yang sehat agar setiap kebijakan tetap berada di jalur kepentingan bangsa," ujarnya.

Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh Lintas 98 Sumatera Utara, di antaranya Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.

Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, serta tetap membuka ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Rizky/ Hamzah