JAKARTA – 4 Juni 2026 – Rencana pemerintah menambah lapisan (layer) tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebagai langkah untuk menarik peredaran rokok ilegal ke dalam sistem resmi negara hingga kini belum dapat diterapkan. Pemerintah masih menunggu pembahasan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rancangan kebijakan tersebut telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun proses formal pembahasan bersama DPR belum dilakukan sehingga implementasinya masih tertunda.
“Belum diputuskan. Saya harus menghadap DPR terlebih dahulu untuk berdiskusi. Secara informal sudah pernah dibicarakan, tetapi secara resmi belum,” ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah memandang perlu adanya penambahan layer tarif cukai untuk mengatasi tingginya peredaran rokok ilegal yang selama ini menjadi persoalan serius dalam penerimaan negara dan pengawasan industri hasil tembakau.
Strategi Menekan Rokok Ilegal
Kebijakan tersebut dirancang agar produk-produk rokok yang selama ini beredar di luar sistem resmi dapat masuk ke dalam kategori yang memiliki tarif cukai tertentu sehingga lebih mudah diawasi dan dikendalikan pemerintah.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pelaku usaha yang selama ini bergerak di sektor ilegal dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan perpajakan dan cukai.
“Kalau layer itu tersedia, barang-barang yang selama ini masih beredar secara ilegal bisa masuk ke sistem tersebut. Namun jika masih ada yang mencoba bermain-main, pemerintah akan bertindak tegas,” kata Purbaya.
Pemerintah Siapkan Tindakan Tegas
Selain membuka ruang legalisasi melalui mekanisme tarif baru, pemerintah juga menegaskan tidak akan mentoleransi praktik peredaran rokok ilegal yang tetap melanggar aturan.
Purbaya bahkan mengingatkan bahwa pemerintah siap memberikan sanksi tegas terhadap pabrik atau pelaku usaha yang terbukti tetap menjalankan praktik ilegal meski telah diberikan ruang untuk masuk ke sistem resmi.
“Kalau ada yang masih bermain-main setelah kebijakan ini berjalan, saya tutup betulan. Ancaman itu serius,” tegasnya.
Tunggu Keputusan Politik
Meski sempat menargetkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada Juni 2026, Purbaya mengakui seluruh proses masih bergantung pada pembahasan dan persetujuan DPR RI.
Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan kapan kebijakan tambahan layer tarif cukai hasil tembakau tersebut akan resmi diterapkan.
“Belum bisa dipastikan. Kita tunggu persetujuan DPR,” ujarnya.
Sorotan Publik
Rencana legalisasi sebagian produk rokok ilegal melalui penyesuaian tarif cukai menjadi perhatian berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai langkah tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperluas pengawasan industri rokok.
Namun di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persepsi bahwa pemerintah memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum yang selama ini dilakukan oleh pelaku peredaran rokok ilegal.
Karena itu, publik kini menunggu seperti apa formulasi akhir kebijakan yang akan dibahas antara pemerintah dan DPR, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia.
0 Komentar