JAKARTA, 10 Juni 2026 – Persoalan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah kembali menjadi sorotan. Meski pemerintah pusat telah berulang kali melarang perekrutan tenaga non-ASN baru, praktik tersebut masih terus terjadi di berbagai daerah.
Fenomena ini mengemuka dalam Rapat Kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Komisi II DPR RI pada Senin (8/6/2026). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa banyak pemerintah daerah masih merekrut tenaga honorer, meskipun kebijakan nasional telah mengarahkan sistem kepegawaian hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Tito, salah satu penyebab terus bertambahnya tenaga honorer adalah praktik perekrutan yang dipengaruhi kepentingan politik, termasuk masuknya anggota tim sukses kepala daerah ke dalam struktur pemerintahan melalui jalur honorer.
“Kalau tenaga administrasi, sering kali tidak kompeten dan tidak memiliki kapabilitas. Banyak yang merupakan bawaan pejabat sebelumnya atau tim sukses yang dimasukkan ke dalam sistem,” ujar Tito.
Ia bahkan menyinggung adanya tenaga honorer yang tidak menunjukkan produktivitas kerja yang memadai, namun kemudian menuntut diangkat menjadi ASN atau PPPK setelah bertahun-tahun bekerja.
Fenomena tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kondisi fiskal daerah. Saat ini sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi tingginya belanja pegawai yang bahkan melampaui batas maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan terdapat 21 provinsi, 367 kabupaten, dan 91 dari 93 kota di Indonesia yang memiliki porsi belanja pegawai di atas ambang batas yang ditetapkan.
Politik Balas Budi Jadi Sorotan
Pengamat kebijakan publik, Lina Miftahul Jannah, menilai persoalan tenaga honorer tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pegawai, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika politik lokal.
Menurut Lina, dalam sejumlah kasus, pengangkatan tenaga honorer dilakukan sebagai bentuk pemenuhan janji politik setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
“Kadang-kadang karena sudah berjanji saat kampanye, akhirnya setelah terpilih mereka merasa harus mengakomodasi pendukungnya. Padahal kebutuhan organisasi belum tentu ada,” katanya.
Akibatnya, proses rekrutmen sering kali tidak didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai yang objektif, melainkan pada kepentingan di luar pertimbangan birokrasi.
Masalah Distribusi ASN
Selain faktor politik, Lina menilai banyak pemerintah daerah belum memanfaatkan data kepegawaian secara optimal dalam merencanakan kebutuhan aparatur.
Ia mencontohkan sektor pendidikan yang kerap disebut kekurangan guru. Menurut hasil berbagai kajian pemerintah, persoalan utamanya justru bukan kekurangan tenaga pengajar secara nasional, melainkan distribusi yang tidak merata.
Di sejumlah daerah perkotaan terdapat kelebihan guru, sementara wilayah lain masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
“Kita bukan selalu kekurangan guru, tetapi distribusinya belum merata. Ada daerah yang berlebih, ada yang masih kekurangan,” jelasnya.
Perbedaan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) antar daerah juga menjadi salah satu penyebab ASN enggan dipindahkan ke wilayah yang membutuhkan tenaga kerja.
Pemerintah Minta Daerah Stop Rekrut Honorer Baru
Menghadapi kondisi tersebut, Tito kembali menegaskan agar seluruh kepala daerah menghentikan perekrutan tenaga honorer baru.
Menurutnya, penambahan tenaga honorer tanpa perencanaan yang matang hanya akan menjadi beban jangka panjang bagi APBD dan mengurangi ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
“Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru,” tegas Tito.
Pemerintah berharap penataan tenaga non-ASN yang saat ini sedang berlangsung dapat menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan berbasis kebutuhan nyata organisasi, sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan daerah di masa mendatang.
0 Komentar