Hakim PN Jakarta Pusat Soroti Celah KUHAP Baru: Bagaimana Jika Terdakwa Kabur Lalu Tertangkap Kembali?
JAKARTA – Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, S.H., M.H., menyoroti adanya celah hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru terkait penanganan terdakwa yang melarikan diri saat proses persidangan berlangsung, kemudian berhasil ditangkap kembali setelah masa penahanannya berakhir.
Dalam tulisan yang dipublikasikan pada Senin (22/6/2026), Sunoto menjelaskan bahwa KUHAP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, belum mengatur secara tegas mekanisme penahanan terhadap terdakwa yang kabur di tengah proses persidangan dan kembali tertangkap setelah perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena ketidakhadirannya.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dalam praktik peradilan karena seluruh jangka waktu penahanan yang diberikan kepada penuntut umum maupun hakim telah habis digunakan sebelum terdakwa melarikan diri.
"Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah terdakwa yang berhasil ditangkap kembali dapat ditahan lagi, atau justru harus menjalani proses persidangan dalam keadaan bebas karena masa penahanannya telah habis?" tulis Sunoto.
Benturan antara Kepastian Hukum dan Keadilan
Sunoto menjelaskan, persoalan ini mempertemukan dua prinsip hukum yang sama-sama penting, yakni kepastian hukum dan keadilan.
Dari sisi kepastian hukum, masa penahanan yang telah berakhir tidak dapat diperpanjang atau dihidupkan kembali tanpa dasar hukum yang jelas. Prinsip ini diperlukan untuk melindungi hak kebebasan setiap warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Namun dari sisi keadilan, muncul pertanyaan apakah seorang terdakwa yang sengaja melarikan diri justru boleh memperoleh keuntungan dari perbuatannya sendiri.
Menurutnya, KUHAP baru bahkan secara tegas menyebut upaya melarikan diri sebagai salah satu alasan sah untuk melakukan penahanan. Karena itu, menjadi ironi apabila terdakwa yang kabur justru tidak dapat ditahan kembali setelah berhasil ditangkap.
Perlunya Aturan yang Lebih Jelas
Sebagai solusi sementara, Sunoto menilai aparat penegak hukum dapat memanfaatkan instrumen lain selain penahanan, seperti wajib lapor, jaminan, maupun pencegahan bepergian ke luar negeri untuk memastikan terdakwa tetap hadir dalam persidangan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan.
Menurutnya, pembentuk undang-undang perlu segera menyusun aturan yang secara khusus mengatur status hukum terdakwa yang melarikan diri dan kemudian tertangkap kembali, termasuk mengenai:
- Kewenangan penahanan setelah terdakwa ditangkap kembali;
- Jangka waktu penahanan yang dapat diberikan;
- Pejabat yang berwenang menerbitkan penetapan penahanan;
- Mekanisme hukum antara proses penangkapan dan pelimpahan perkara kembali ke pengadilan.
Ujian bagi KUHAP Baru
Sunoto menilai kasus terdakwa yang melarikan diri merupakan salah satu ujian nyata bagi implementasi KUHAP baru.
Ia menegaskan bahwa hukum acara pidana yang baik tidak hanya mampu melindungi hak-hak terdakwa yang patuh terhadap proses hukum, tetapi juga harus mampu mencegah penyalahgunaan celah hukum oleh pihak yang berusaha menghindari proses peradilan.
"Hukum yang adil adalah hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penegakan hukum. Celah seperti ini perlu segera dijawab agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari," ujarnya.
Tulisan tersebut merupakan pandangan pribadi Sunoto sebagai Hakim Tipikor sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak mewakili sikap resmi institusi tempatnya bertugas.
Fredy Legito
0 Komentar