Jakarta – Profesi kreator konten kini resmi masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025). Dengan adanya aturan baru ini, kreator yang menjadikan aktivitas digital sebagai sumber penghasilan diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Kebijakan tersebut berlaku bagi kreator yang telah melakukan monetisasi melalui berbagai bentuk pendapatan, seperti endorsement, sponsorship, iklan digital, afiliasi, hingga pembayaran langsung dari platform seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan KBLI 2025 sebagai penyesuaian terhadap perkembangan dunia usaha dan perubahan model bisnis digital. Kreator konten yang menggunakan akun digital sebagai tempat menjalankan usaha kini memiliki dasar legalitas yang lebih jelas.
Kode KBLI yang Dapat Digunakan Kreator Konten
Beberapa kode usaha yang dapat menyesuaikan aktivitas kreator antara lain:
1. KBLI 59112 – Aktivitas Produksi Video
Kode ini mencakup kegiatan pembuatan dan produksi video untuk berbagai kebutuhan, termasuk konten digital yang dipublikasikan melalui platform seperti YouTube, Instagram Reels, dan TikTok.
Kode ini cocok bagi:
- YouTuber
- Vlogger
- Kreator video
- Podcaster berbasis video
2. KBLI 73100 – Periklanan
Kode ini mencakup kegiatan promosi, pembuatan materi iklan, hingga pemasangan iklan.
Cocok bagi kreator yang mendapatkan penghasilan dari:
- Endorse produk
- Konten sponsor
- Kerja sama dengan brand
- Promosi digital
3. KBLI 74909 – Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
Kode ini dapat digunakan untuk kegiatan profesional seperti manajemen kreator, agensi influencer, atau layanan yang berkaitan dengan pengelolaan talenta digital.
Apa Fungsi NIB Bagi Kreator?
NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha sebagai bukti pendaftaran kegiatan usaha. Dengan memiliki NIB, kreator dapat memperoleh legalitas usaha, mempermudah kerja sama bisnis, serta mengembangkan aktivitas digital secara lebih profesional.
Pengurusan NIB dilakukan secara mandiri melalui sistem OSS dengan memilih bidang usaha yang sesuai.
Ada Sanksi Jika Tidak Memiliki NIB
Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perizinan berusaha dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Sanksi dapat berupa:
- Peringatan administratif
- Penghentian sementara kegiatan usaha
- Denda administratif
- Pencabutan izin atau legalitas usaha
Penerapan sanksi dilakukan melalui sistem OSS dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran.
Dengan masuknya profesi kreator konten dalam KBLI 2025, pemerintah menilai ekonomi digital perlu memiliki aturan yang mengikuti perkembangan zaman. Kreator tidak hanya dipandang sebagai pengguna media sosial, tetapi juga sebagai pelaku usaha dalam sektor ekonomi kreatif.
Fredy Legito
0 Komentar