Pontianak – Komitmen untuk menjaga kualitas demokrasi yang bersih, berintegritas, dan berlandaskan hukum kembali ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kesepakatan tersebut juga diikuti penandatanganan kerja sama antara KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dengan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (8/6/2026) di Aula Baharuddin Lopa Lantai IV Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat itu menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi ke depan.
Acara tersebut dihadiri jajaran pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalbar, mulai dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Asisten Intelijen (Asintel), Kepala Tata Usaha, para koordinator bidang, serta diikuti secara luring dan daring oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota dan Jaksa Pengacara Negara se-Kalimantan Barat.
Di tengah semakin kompleksnya dinamika demokrasi, maraknya penyebaran disinformasi, hingga potensi sengketa dan pelanggaran hukum dalam setiap tahapan pemilu, sinergi antarlembaga dinilai menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan seluruh proses demokrasi berjalan sesuai prinsip konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga menyangkut bagaimana seluruh tahapan pemilu dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Pemilu adalah instrumen utama demokrasi. Karena itu, seluruh prosesnya harus mendapat pengawalan hukum yang kuat agar kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tetap terjaga. Sinergi dengan Kejaksaan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Emilwan Ridwan, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut sebagai bentuk nyata penguatan kelembagaan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional.
Menurut Emilwan, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas demokrasi dan melindungi kepentingan publik. Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga pendampingan hukum guna meminimalisasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemilu.
Selain aspek hukum perdata dan tata usaha negara, kerja sama tersebut juga mencakup penguatan koordinasi dalam menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), pelaksanaan Program Pengamanan Strategis (PPS), analisis informasi, hingga kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum.
"Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh apabila dibangun di atas fondasi integritas, kepatuhan terhadap hukum, dan komitmen menjaga kepentingan rakyat. Jangan pernah memberi ruang bagi praktik-praktik yang mencederai demokrasi. Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar yang harus dijaga bersama," tegas Emilwan.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat koordinasi antara KPU dan Kejaksaan di seluruh Kalimantan Barat. Lebih dari sekadar dokumen administratif, kerja sama tersebut menjadi simbol keseriusan negara dalam memastikan setiap proses demokrasi berjalan jujur, adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan hukum.
Di tengah meningkatnya harapan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas dan berintegritas, sinergi antara penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum menjadi pesan kuat bahwa demokrasi bukan hanya tentang suara rakyat yang dihitung, tetapi juga tentang hukum yang ditegakkan serta kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi.
(Redaksi)
0 Komentar