JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan layanan notifikasi perbankan berbasis SMS dan WhatsApp yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Nilai dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir mencapai hampir Rp2 triliun.
Penyidikan tersebut dimulai setelah KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum pada Jumat, 5 Juni 2026. Langkah ini menjadi dasar bagi penyidik untuk mengumpulkan alat bukti serta menelusuri adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan layanan notifikasi perbankan yang digunakan untuk mengirimkan informasi transaksi kepada nasabah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan layanan notifikasi berbasis pesan singkat dan aplikasi pesan instan.
"Dugaan awal kerugian keuangan negaranya mencapai hampir Rp2 triliun," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Meski demikian, KPK menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan masih berada pada tahap awal karena sprindik yang diterbitkan bersifat umum untuk kepentingan pendalaman dan pengumpulan alat bukti.
"Belum ada penetapan tersangka," tegas Budi.
Kasus Baru, Bukan Pengembangan Perkara Lama
KPK juga memastikan bahwa perkara dugaan korupsi pengadaan notifikasi perbankan ini merupakan kasus baru dan tidak berkaitan dengan perkara lain yang sebelumnya pernah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Saat ditanya apakah penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang pernah terjadi di lingkungan BRI maupun Telkom, Budi menjawab singkat bahwa perkara tersebut berdiri sendiri.
"Baru," katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa penyidikan terbaru ini merupakan bagian dari pengembangan kasus-kasus korupsi yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat di kedua perusahaan pelat merah tersebut.
Fokus Telusuri Proses Pengadaan
Dalam proses penyidikan, KPK diperkirakan akan mendalami seluruh tahapan pengadaan layanan notifikasi perbankan, mulai dari proses perencanaan, penunjukan vendor atau penyedia jasa, pelaksanaan kontrak, hingga mekanisme pembayaran yang dilakukan.
Penyidik juga akan menelusuri kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, penggelembungan anggaran (mark up), maupun pelanggaran prosedur pengadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Selain pejabat internal perusahaan, sejumlah pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut juga berpotensi dimintai keterangan dalam proses penyidikan.
BRI dan Telkom Pernah Terseret Kasus Korupsi Pengadaan
Sebelumnya, KPK juga tengah menangani kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di BRI yang diumumkan pada Juni 2025.
Dalam perkara tersebut, nilai proyek pengadaan mencapai Rp2,1 triliun dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp700 miliar atau 30 persen dari total nilai proyek.
KPK kemudian menetapkan lima tersangka, yakni mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo, SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI Dedi Sunardi, Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi Elvizar, serta Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi Rudy Suprayudi Kartadidjaja.
Sementara itu, PT Telkom Indonesia juga pernah menjadi objek penyidikan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi (IT) di lingkungan Telkom Group. Saat itu, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari Rp100 miliar dan masih berpotensi bertambah seiring pengembangan penyidikan.
Asas Praduga Tak Bersalah
Meski nilai dugaan kerugian negara dalam perkara ini tergolong besar, KPK menegaskan bahwa proses hukum masih berada pada tahap penyidikan awal. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut atau nantinya diperiksa dalam perkara ini tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
KPK menyatakan akan terus menyampaikan perkembangan penyidikan secara terbuka kepada publik sesuai kebutuhan proses hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
0 Komentar