JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan skema pembagian uang suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan barang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan penyidik, Bupati Muara Enim, Edison, diduga menjadi pihak yang menerima bagian terbesar dari aliran dana tersebut.
KPK menduga Edison memperoleh jatah sebesar 5 persen dari setiap setoran yang diberikan para rekanan atau pihak swasta yang mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dugaan tersebut terungkap dalam rangkaian penyidikan kasus suap dan gratifikasi yang kini menjerat sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Abi Nurwardani, pihak swasta sekaligus keponakan Edison bernama Adi Triadi, serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA), Cory Erin Hardi.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan kasus bermula dari pertemuan antara Abi Nurwardani dan Cory Erin Hardi di sebuah hotel di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Cory diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp500 juta kepada Abi.
Menurut penyidik, uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek pengadaan smart board yang telah berjalan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025. PT Millenium Solusi Abadi diketahui menjadi pemasok perangkat smart board kepada perusahaan pelaksana proyek tersebut.
KPK menduga pemberian uang itu tidak hanya berkaitan dengan proyek yang sedang berjalan, tetapi juga bertujuan menjaga hubungan dengan pemerintah daerah agar pihak swasta tetap memperoleh peluang pekerjaan pada proyek-proyek berikutnya.
Selain proyek smart board, penyidik menemukan adanya aliran dana dari berbagai rekanan lain yang memperoleh pekerjaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Setoran tersebut diduga berasal dari sejumlah sektor kegiatan pemerintah daerah.
Dalam penyelidikan, KPK mengungkap adanya pola pembagian dana yang disebut telah diatur secara sistematis. Berdasarkan temuan penyidik, Edison diduga menerima bagian sebesar 5 persen dari total setoran yang masuk. Sementara itu, kepala dinas memperoleh bagian 3 persen, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara masing-masing mendapatkan bagian sebesar 1 persen.
Penyaluran dana kepada Edison diduga dilakukan melalui mekanisme yang dirancang untuk menyamarkan asal-usul uang. Penyidik menemukan penggunaan sejumlah rekening nominee yang dikendalikan oleh orang-orang kepercayaan tersangka, termasuk Radiansa dan Adi Triadi.
Untuk menghindari pelacakan transaksi, para pelaku diduga menggunakan modus buka-tutup rekening. Bahkan salah satu rekening disebut menggunakan identitas seorang office boy (OB) sebagai penampung sementara dana sebelum didistribusikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan rekening-rekening tersebut sengaja dibuka untuk menampung setoran dari para rekanan. Setelah dana dibagikan kepada pihak-pihak terkait, rekening ditutup dan diganti dengan rekening baru guna mengaburkan jejak aliran uang.
Praktik tersebut akhirnya terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 hingga 9 Juni 2026 di Kabupaten Muara Enim dan Jakarta.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai serta saldo rekening dengan total nilai mencapai sekitar Rp1,9 miliar.
Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai sebesar Rp323 juta dari tas milik Abi Nurwardani, uang tunai Rp40 juta, 3.200 dolar Amerika Serikat, 2.260 riyal Arab Saudi dari brankas di kediamannya, serta saldo sejumlah rekening yang nilainya mencapai Rp1,47 miliar.
Saat ini keempat tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 9 Juni hingga 28 Juni 2026.
KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik kini mendalami kemungkinan adanya penerimaan gratifikasi lainnya, menelusuri aliran dana yang lebih luas, serta membuka peluang penetapan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang cukup.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan praktik korupsi yang terstruktur dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah, sekaligus memperlihatkan modus penggunaan rekening nominee untuk menyamarkan aliran dana hasil tindak pidana korupsi. :::
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar