JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa tuntutan terhadap Bos Blueray Cargo, John Field, dalam perkara dugaan suap importasi disusun berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah, bukan atas dasar opini publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya menghormati berbagai kritik dan pandangan yang berkembang di ruang publik sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, menurutnya, surat tuntutan merupakan pendapat hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disusun secara independen berdasarkan seluruh proses pembuktian di persidangan.
"Tuntutan harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan konstruksi yuridis perkara, pembuktian unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam hukum," ujar Budi, Jumat (26/6/2026).
Ia juga menegaskan bahwa tuntutan jaksa bukan merupakan putusan akhir dalam perkara tersebut. Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa serta berat-ringannya hukuman sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.
Budi menambahkan KPK tetap berkomitmen menjalankan fungsi penuntutan secara profesional, objektif, independen, dan akuntabel.
Terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, KPK menyatakan akan menindaklanjuti apabila dalam proses persidangan ditemukan fakta hukum dan alat bukti yang cukup.
Sebelumnya, tuntutan tiga tahun penjara terhadap John Field menuai kritik dari Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai tuntutan tersebut terlalu ringan dan mempertanyakan komitmen KPK dalam mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar