Breaking News

KPK Lelang Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp311 Miliar, Mulai dari iPhone Rp200 Ribu hingga Tanah dan Bangunan Miliaran Rupiah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti lelang aset hasil rampasan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Lelang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026 dengan total nilai aset mencapai sekitar Rp311 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lelang kali ini mencakup berbagai jenis barang rampasan dari sejumlah perkara korupsi yang telah selesai diproses secara hukum. Barang yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari telepon genggam, sepatu bermerek, mesin kopi, kendaraan, apartemen, hingga tanah dan bangunan bernilai miliaran rupiah.

“Lelang ini merupakan bagian dari upaya pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi sekaligus bentuk transparansi kepada masyarakat dalam pengelolaan barang rampasan negara,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2026).

Sebelum pelaksanaan lelang, masyarakat diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi barang yang akan dilelang melalui kegiatan aanwijzing atau pemeriksaan objek lelang yang akan dilaksanakan pada 11 Juni 2026 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur.

Menurut Budi, proses aanwijzing menjadi salah satu bentuk keterbukaan KPK agar seluruh peserta dapat mengetahui kondisi riil barang yang akan ditawar. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan penilaian secara langsung terhadap aset yang diminati.

“Calon peserta lelang dapat melihat langsung kondisi fisik barang, termasuk kendaraan bermotor, kelengkapan dokumen, hingga kondisi aset yang akan ditawarkan,” jelasnya.

108 Lot Aset Ditawarkan

Pada lelang periode Juni 2026 ini, KPK menawarkan sebanyak 108 lot aset yang terdiri atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Sebanyak 76 lot merupakan aset tidak bergerak dengan total nilai sekitar Rp308,4 miliar. Aset tersebut meliputi 30 unit tanah dan bangunan, 39 bidang tanah, serta tujuh unit apartemen yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, terdapat 32 lot barang bergerak dengan nilai lebih dari Rp2,6 miliar. Barang-barang tersebut terdiri dari 16 kendaraan roda empat, satu unit sepeda motor, empat lot alat berat atau peralatan konstruksi, serta berbagai barang elektronik dan barang mewah lainnya.

iPhone Rp200 Ribu hingga Barang Bermerek

Menariknya, dalam daftar lelang kali ini terdapat sejumlah barang yang diperkirakan akan menarik minat masyarakat karena memiliki nilai limit yang relatif terjangkau.

Di antaranya terdapat tiga unit telepon genggam merek Apple dengan harga pembukaan sekitar Rp200 ribuan. Selain itu, terdapat empat pin penghargaan berwarna keemasan, tiga pasang sepatu bermerek, satu ikat pinggang bermerek, satu unit mesin kopi premium, perangkat face recognition access control terminal, hingga perangkat automatic intelligent disinfection.

Nilai limit aset yang ditawarkan sangat bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih dari Rp10 miliar untuk aset berupa tanah dan bangunan.

Dorong Transparansi dan Pemulihan Kerugian Negara

KPK menegaskan seluruh aset yang dilelang telah melalui proses penilaian resmi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan.

Melalui mekanisme open bidding atau penawaran terbuka, KPK berharap masyarakat dapat berpartisipasi secara luas dalam proses lelang yang transparan, kompetitif, dan akuntabel.

Selain menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, hasil lelang juga diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi penerimaan negara.

“Kami terus mendorong mekanisme lelang yang terbuka dan akuntabel sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi,” kata Budi.

Pelaksanaan lelang aset rampasan korupsi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa seluruh harta hasil tindak pidana korupsi pada akhirnya dapat dirampas negara melalui proses hukum dan dikembalikan untuk kepentingan publik melalui mekanisme yang sah dan transparan.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.