JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023–2024. Dalam perkembangan terbaru, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, serta mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, pada Selasa (2/6/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi setelah rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 selesai.
Menurut KPK, keterangan Fuad dinilai penting untuk membantu penyidik mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji yang saat ini sedang ditangani.
"Keterangan saksi sangat dibutuhkan untuk membuat perkara ini semakin terang dan jelas," ujar Budi.
Yaqut Kembali Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka
Sementara itu, pemeriksaan terhadap Yaqut Cholil Qoumas dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini bermula dari penyidikan yang resmi dibuka KPK pada Agustus 2025 terkait dugaan penyimpangan dalam penentuan kuota haji Indonesia periode 2023–2024.
Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi, KPK menetapkan Yaqut bersama staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka pada Januari 2026.
Kerugian Negara Capai Rp622 Miliar
Perkara ini semakin menjadi perhatian publik setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya potensi kerugian negara yang mencapai sekitar Rp622 miliar.
Nilai tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan kuota haji yang tidak sesuai ketentuan serta sejumlah kebijakan yang menjadi objek penyidikan KPK.
Pada Maret 2026, KPK kemudian melakukan penahanan terhadap Yaqut dan Ishfah untuk kepentingan penyidikan.
Meski sempat mendapatkan pengalihan status menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga, Yaqut kemudian kembali ditahan di Rumah Tahanan KPK beberapa hari setelahnya.
Dua Tersangka Baru Menyusul
Pengembangan perkara terus dilakukan. Pada akhir Maret 2026, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba.
Keduanya diduga memiliki keterkaitan dengan mekanisme pengelolaan kuota haji yang saat ini tengah didalami penyidik.
Sementara itu, meskipun sempat dicegah bepergian ke luar negeri, Fuad Hasan Masyhur hingga kini masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Proses Hukum Masih Berjalan
KPK menegaskan bahwa penyidikan akan terus dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi salah satu perkara besar yang mendapat perhatian luas masyarakat karena menyangkut pelayanan ibadah umat serta penggunaan dana dan kewenangan negara dalam penyelenggaraan haji.
(Redaksi)
0 Komentar