Ketika Manajer Ekonomi Desa Dilatih Seperti Prajurit, Publik Mulai Mempertanyakan Arah Kebijakan Negara
JAKARTA, 25 Juni 2026 – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi rakyat kini menghadapi sorotan tajam publik. Di tengah ambisi besar pemerintah membangun kemandirian ekonomi desa melalui ribuan koperasi baru, muncul ironi yang sulit diabaikan: sebelum koperasi berjalan, sebelum usaha terbentuk, bahkan sebelum manfaat ekonomi dirasakan masyarakat, korban jiwa justru telah berjatuhan.
Tercatat tiga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) yang menjadi bagian dari program pembentukan pengelola koperasi. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai desain kebijakan yang digunakan pemerintah.
Mengapa calon pengelola koperasi harus menjalani pelatihan yang identik dengan pembentukan prajurit? Apa hubungan antara kemampuan mengelola usaha rakyat dengan latihan fisik berintensitas tinggi? Dan yang paling mendasar, apakah pendekatan semacam ini benar-benar relevan untuk membangun ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan?
Antara Niat Baik dan Instrumen yang Dipertanyakan
Pemerintah beralasan bahwa pelatihan militeristik tersebut bertujuan menanamkan disiplin, kepemimpinan, integritas, serta semangat kebangsaan kepada para calon pengelola koperasi.
Tujuan tersebut tentu terdengar mulia. Tidak ada yang menolak pentingnya karakter, kedisiplinan, maupun nasionalisme dalam membangun sumber daya manusia.
Namun dalam kebijakan publik, niat baik bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang jauh lebih penting adalah kesesuaian antara tujuan dan instrumen yang digunakan.
Disiplin dalam dunia usaha tidak diukur dari ketegapan saat apel pagi atau kemampuan bertahan dalam latihan fisik berat. Disiplin ekonomi tercermin dari kemampuan mengelola administrasi secara tertib, menyusun laporan keuangan yang akurat, menjaga transparansi, memenuhi kewajiban kepada anggota, serta mempertahankan kepercayaan publik.
Profesionalisme tidak lahir dari barak semata. Profesionalisme tumbuh dari pendidikan, pengalaman, kemampuan analisis, inovasi, dan tata kelola yang baik.
Karena itu, ketika program pembangunan ekonomi rakyat justru diawali dengan pendekatan kemiliteran, masyarakat berhak mempertanyakan logika kebijakan yang digunakan.
Desa Membutuhkan Manajer, Bukan Prajurit Ekonomi
Data menunjukkan sekitar 35.476 peserta mengikuti program pembentukan pengelola ekonomi rakyat. Mereka terdiri dari sekitar 30.000 calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Yang menjadi sorotan adalah komposisi pelatihannya. Dari total 45 hari pelatihan, sekitar 30 hari dialokasikan untuk latihan dasar kemiliteran, sedangkan hanya 15 hari untuk materi manajerial dan pengelolaan usaha.
Komposisi tersebut memunculkan pertanyaan yang sulit dihindari.
Apakah tantangan terbesar koperasi desa saat ini adalah kurangnya kemampuan berbaris? Apakah penyebab utama kegagalan koperasi selama ini karena lemahnya ketahanan fisik pengurusnya?
Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Banyak koperasi gagal berkembang akibat lemahnya tata kelola organisasi, rendahnya literasi keuangan, buruknya administrasi, minim inovasi, lemahnya pemasaran, serta ketidakmampuan membaca peluang usaha di era digital.
Tidak sedikit koperasi yang mati suri bukan karena pengurusnya kurang disiplin secara fisik, tetapi karena mereka tidak memiliki kapasitas manajerial yang memadai.
Seorang manajer koperasi seharusnya dibekali kemampuan membaca laporan keuangan, mengelola arus kas, menyusun strategi bisnis, memimpin sumber daya manusia, memahami risiko usaha, membangun jaringan pasar, serta memanfaatkan teknologi digital.
Kemampuan-kemampuan tersebut membutuhkan pendidikan dan pendampingan profesional, bukan sekadar latihan fisik.
Tragedi yang Membuka Ruang Evaluasi Nasional
Kematian peserta pelatihan seharusnya tidak berhenti sebagai catatan duka atau sekadar persoalan teknis penyelenggaraan kegiatan.
Tragedi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi nasional terhadap arah dan metode pelaksanaan program.
Publik berhak mengetahui dasar akademik, kajian ilmiah, serta indikator keberhasilan yang digunakan pemerintah dalam merancang pelatihan tersebut.
Apakah terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa latihan kemiliteran mampu meningkatkan kemampuan mengelola koperasi?
Bagaimana efektivitas program akan diukur?
Apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan negara?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa setiap kebijakan benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi.
Ekonomi Desa Membutuhkan Inovasi, Bukan Sekadar Kepatuhan
Dalam berbagai negara yang berhasil membangun koperasi modern, kunci keberhasilannya bukan terletak pada pendekatan militeristik.
Koperasi-koperasi maju di Jepang, Korea Selatan, hingga Spanyol berkembang karena investasi besar pada pendidikan bisnis, penguatan tata kelola, inovasi, teknologi, dan profesionalisme pengelolanya.
Mereka membangun pengurus yang mampu berpikir kritis, membaca peluang pasar, menciptakan inovasi, dan mengambil keputusan bisnis yang tepat.
Pasar tidak memberikan penghargaan kepada mereka yang paling patuh. Pasar memberikan keuntungan kepada mereka yang paling kompeten.
Karena itu, apabila pemerintah benar-benar ingin menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, maka investasi terbesar seharusnya diarahkan pada penguatan kompetensi manajerial, literasi keuangan, digitalisasi usaha, pemasaran modern, kewirausahaan, serta tata kelola antikorupsi.
Saatnya Menempatkan Koperasi pada Jalur yang Tepat
Koperasi adalah instrumen ekonomi rakyat. Ia lahir untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menjadi arena eksperimen kebijakan yang menjauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Tragedi yang telah terjadi harus menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup dibangun dengan semangat dan simbolisme semata. Ia membutuhkan perencanaan yang matang, pendekatan yang tepat, serta orientasi yang jelas terhadap hasil.
Desa tidak kekurangan orang yang mampu berbaris rapi.
Yang masih dibutuhkan desa adalah pengelola yang mampu mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, mengelola keuangan secara profesional, dan menghadirkan kesejahteraan bagi anggotanya.
Sebab pada akhirnya, koperasi tidak akan dinilai dari seberapa kuat manajernya berlari di lapangan latihan.
Koperasi akan dinilai dari seberapa besar manfaat yang mampu diberikan kepada masyarakat.
Ketika koperasi belum berjalan tetapi korban sudah berjatuhan, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya pelaksanaannya, melainkan juga arah kebijakan yang melandasinya.
(Redaksi/Fredy Legito)
Catatan redaksi: Tulisan ini disusun sebagai artikel opini/analisis kebijakan yang mengembangkan gagasan dari kolom yang telah dipublikasikan, sehingga perlu diberi label "Opini" atau "Analisis" apabila diterbitkan untuk menjaga pemisahan antara fakta dan pendapat.
0 Komentar