JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono (AM), sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025–2026.
Penetapan tersebut menjadikan Andri Mulyono sebagai tersangka kelima dalam perkara yang tengah ditangani Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup berdasarkan rangkaian pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
“Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut Kejagung, Andri Mulyono merupakan komisaris sekaligus pihak yang memiliki peran pengendalian di PT YAT, perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan logistik serta menjadi salah satu penyedia sepeda motor listrik dalam proyek BGN.
Penyidik menjelaskan perkara tersebut bermula pada awal 2025 saat Andri Mulyono bertemu dengan Lodewyk Pusung (LP) yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Dalam pertemuan tersebut, Andri disebut mempresentasikan profil perusahaan dengan tujuan memperoleh proyek pengadaan barang di lingkungan BGN.
Setelah pertemuan itu, Andri diduga memperoleh informasi mengenai rencana pengadaan sepeda motor listrik. Namun, Kejagung menyebut proses pengadaan saat itu belum dimulai dan PT YAT belum memenuhi sejumlah persyaratan sebagai vendor.
“PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai,” kata Syarief.
Dalam proses penyidikan, Kejagung menduga Andri Mulyono aktif melakukan komunikasi dengan pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) sejak Februari 2025 untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut.
Selain itu, penyidik menduga adanya kerja sama dengan pihak lain berinisial AA untuk mempermudah proses agar PT YAT dapat memenangkan proyek pengadaan motor listrik tersebut.
Kejagung juga mengungkap dugaan adanya penggelembungan harga atau mark-up nilai setiap unit kendaraan listrik dengan tujuan menyesuaikan harga dengan pagu anggaran yang tersedia.
“Saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau mark-up untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut,” ungkap Syarief.
Penyidik juga menduga pembayaran terhadap pengadaan tersebut telah dilakukan sebesar 100 persen berdasarkan dokumen berita acara serah terima yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dua Klaster Dugaan Korupsi MBG
Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan perkara dugaan korupsi program MBG tahun 2025–2026 saat ini terbagi dalam dua klaster besar.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sedangkan klaster kedua terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Gizi Nasional.
“Modus besar yang kami sidik sekarang ini ada dua klaster. Yang pertama adalah jual beli titik (SPPG). Kemudian yang kedua adalah pengadaan barang atau jasa. Itu yang sedang kami sidik secara paralel,” ujar Syarief.
Kejagung memastikan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami peran masing-masing pihak serta mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Hingga saat ini, para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sementara proses pembuktian akan diuji melalui mekanisme peradilan.
0 Komentar