Klaim Status Akademik Advokat Jadi Sorotan Usai Mediasi di Polres Sambas
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Sebuah polemik mencuat pasca pelaksanaan mediasi yang digelar di Polres Sambas pada 10 Juni 2026 terkait sengketa keluarga yang melibatkan sejumlah pihak.
Dalam mediasi tersebut, hadir seorang advokat bernama Sudjanto Sudiana, SH, MH, yang disebut sebagai kuasa hukum salah satu pihak. Kehadirannya kemudian menjadi perhatian setelah muncul pertanyaan mengenai pernyataan yang bersangkutan terkait latar belakang akademiknya.
Menurut keterangan yang disampaikan Advokat Tri Setiowati, SH, MH, dan pihak yang mengikuti mediasi, Sudjanto disebut mengaku memiliki keterkaitan dengan lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak.
Namun, klaim tersebut kemudian dipertanyakan setelah sejumlah pihak mengaku tidak menemukan informasi yang dapat mengonfirmasi status yang bersangkutan sebagai dosen aktif di Fakultas Hukum Untan.
Dalam proses konfirmasi yang dilakukan kepada beberapa pihak yang disebut mengetahui lingkungan akademik Fakultas Hukum Untan, muncul pernyataan bahwa nama tersebut tidak dikenal sebagai dosen tetap di fakultas tersebut. Meski demikian, hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari pihak Universitas Tanjungpura terkait status akademik yang bersangkutan.
Selain itu, nama mantan anggota DPR RI juga disebut dalam polemik tersebut. Pihak yang melakukan konfirmasi mengaku mempertanyakan hubungan maupun kedekatan yang pernah diklaim oleh Sudjanto.
Di sisi lain, jalannya mediasi di Polres Sambas juga menjadi sorotan karena tidak menghasilkan kesepakatan. Beberapa peserta mediasi menilai proses dialog tidak berjalan optimal sehingga sejumlah pertanyaan yang diajukan tidak mendapatkan jawaban dari pihak yang dimediasi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Sudjanto Sudiana, SH, MH terkait berbagai pertanyaan dan klaim yang beredar tersebut. Oleh karena itu, informasi mengenai status akademik maupun berbagai tudingan lainnya masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini mengedepankan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak memberikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.
0 Komentar