Breaking News

Ketua IKADIN Kalbar Dorong Sinergi Advokat dan Wartawan untuk Perkuat Penegakan Hukum Berkeadilan


PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Kalimantan Barat, H. Daniel Edward Tangkau, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara profesi advokat dan insan pers dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang transparan, profesional, serta berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan Daniel pada Sabtu (13/6/2026). Menurutnya, advokat dan wartawan memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi.

Advokat, kata Daniel, memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum, memperjuangkan hak-hak masyarakat, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan. Sementara pers berperan menyampaikan informasi kepada publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan di masyarakat.

“Kedua profesi ini memiliki tanggung jawab besar dalam menyuarakan kebenaran, mengawal keadilan, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat,” ujar Daniel.

Ia menilai hubungan yang baik antara organisasi advokat dan media massa dapat memperkuat keterbukaan informasi publik, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, pemberitaan yang profesional, objektif, dan berimbang sangat dibutuhkan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Daniel juga memberikan apresiasi kepada para wartawan dan media yang selama ini menjalankan tugas jurnalistik dengan mengedepankan prinsip profesionalitas.

“Sinergi antara IKADIN Kalbar dan insan pers perlu terus diperkuat melalui komunikasi yang baik agar bersama-sama mengedukasi masyarakat, mengawal supremasi hukum, dan menjaga nilai demokrasi,” tegasnya.

Selain dalam pemberitaan perkara hukum, Daniel berharap kerja sama advokat dan media dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif seperti seminar hukum, diskusi publik, penyuluhan hukum, hingga kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa DPD IKADIN Kalimantan Barat membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh insan pers di Kalbar sebagai mitra strategis dalam membangun budaya hukum yang sehat, transparan, dan berintegritas.

“Penegakan hukum membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Dengan kerja sama yang kuat antara advokat dan media, kita dapat bersama-sama mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan pemerintahan yang semakin terbuka,” pungkas Daniel.

Kalimantan Barat, 13 Juni 2026

Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.