PONTIANAK – Ketua DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, SE., SH., MH, menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan profesi advokat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Yayat, profesi advokat merupakan profesi yang memiliki aturan khusus dan tidak dapat dijalankan oleh setiap orang tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas mengatur mengenai larangan bagi seseorang yang bukan advokat untuk menjalankan pekerjaan profesi advokat atau bertindak seolah-olah sebagai advokat.
“Ketentuan tersebut dibuat untuk menjaga marwah profesi advokat sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak mendapatkan pendampingan hukum dari pihak yang tidak memiliki kewenangan,” ujar Yayat.
Dalam ketentuan Pasal 31 UU Advokat disebutkan bahwa:
"Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."
Yayat menerangkan, unsur penting dalam ketentuan tersebut adalah adanya tindakan seseorang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat, padahal dirinya bukan advokat yang sah sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa pendampingan hukum memiliki mekanisme dan persyaratan tertentu, termasuk status profesi, kompetensi, serta kewenangan yang diberikan oleh aturan negara.
“Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh pihak-pihak yang menggunakan nama atau atribut seolah-olah sebagai advokat, tetapi tidak memiliki legalitas profesi. Hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum baru,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat harus diikuti dengan kesadaran hukum, baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun pihak-pihak yang memberikan layanan hukum.
Menurut Yayat, keberadaan lembaga bantuan hukum dan advokat yang memiliki legalitas merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses keadilan secara benar dan bertanggung jawab.
“Profesi advokat bukan hanya soal mendampingi perkara, tetapi memiliki tanggung jawab moral, etika, dan hukum. Karena itu setiap tindakan yang mengatasnamakan profesi advokat harus sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih pendamping hukum serta memastikan pihak yang memberikan jasa hukum memiliki kapasitas dan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Fredy Legito
0 Komentar