Pontianak, Kalimantan Barat – Ketua DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, SE., SH., MH, menjelaskan bahwa setiap tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dapat masuk dalam kategori tindak pidana pencurian, tanpa melihat besar kecilnya nilai barang yang diambil.
Menurut Yayat Darmawi, tidak ada batas nominal minimum dalam tindak pidana pencurian. Selama unsur perbuatan pidana terpenuhi, yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Ia menjelaskan beberapa kategori pencurian berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
1. Pencurian Biasa
Dalam ketentuan Pasal 476, pencurian biasa mengatur perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda kategori V hingga Rp500 juta.
2. Pencurian Ringan
Untuk pencurian dengan nilai barang di bawah batas tertentu, dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan. Pelaku dapat dikenakan ancaman pidana maksimal 3 bulan penjara atau denda kategori II hingga Rp10 juta.
3. Pencurian dengan Pemberatan (Curat)
Yayat menjelaskan pencurian dapat menjadi lebih berat apabila dilakukan dengan kondisi tertentu, seperti pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, menggunakan kunci palsu, atau dilakukan saat kondisi bencana.
Dalam kategori ini, ancaman pidana dapat mencapai 7 hingga 9 tahun penjara.
4. Pencurian dengan Kekerasan (Curas)
Apabila pencurian didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, pelaku dapat dikenakan pidana lebih berat.
Ancaman hukuman dapat mencapai 9 tahun penjara, bahkan meningkat menjadi 12 hingga 15 tahun apabila mengakibatkan luka berat atau kematian korban.
Yayat juga menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012, perkara pencurian dibedakan berdasarkan nilai kerugian.
- Di atas Rp2.500.000 dapat dikategorikan sebagai pencurian biasa dan dapat diproses dengan ketentuan pidana umum.
- Di bawah Rp2.500.000 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring) dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan serta menggunakan mekanisme pemeriksaan cepat.
“Yang harus dipahami masyarakat, bukan berarti barang dengan nilai kecil boleh diambil. Setiap pengambilan barang milik orang lain tanpa hak tetap memiliki konsekuensi hukum,” ujar Yayat Darmawi.
Ia mengimbau masyarakat agar menyelesaikan persoalan hukum melalui jalur yang benar dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap dugaan pelaku pencurian.
Fredy Legito
0 Komentar