Ketika Harga BBM Eceran Melambung Jauh di Atas HET, Di Mana Kehadiran Negara?
LOMBOK TIMUR – Fenomena tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di tingkat pengecer kembali menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai upaya pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan memastikan subsidi tepat sasaran, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang bertolak belakang.
Masyarakat di sejumlah wilayah harus rela mengantre panjang selama berjam-jam di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hanya untuk mendapatkan Pertalite dengan harga resmi. Namun ironisnya, di saat antrean mengular dan stok di SPBU sering kali terbatas, BBM subsidi justru dengan mudah ditemukan di lapak-lapak pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal.
Berdasarkan ketetapan PT Pertamina per 1 Juni 2026, harga resmi Pertalite untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur tetap berada di angka Rp10.000 per liter. Akan tetapi, hasil pantauan di lapangan menunjukkan harga Pertalite eceran dijual antara Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter, atau sekitar 30 persen lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: bagaimana mungkin BBM subsidi yang sering sulit diperoleh di SPBU justru tersedia melimpah di tingkat pengecer?
Bagi sebagian warga, membeli BBM eceran akhirnya menjadi pilihan terpaksa. Bukan karena harga lebih murah, melainkan karena kebutuhan sehari-hari tidak memungkinkan mereka menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean.
"Kalau antre di SPBU bisa sampai satu jam lebih. Mau kerja, mau ke kebun, akhirnya terpaksa beli di pengecer walaupun lebih mahal," ujar salah seorang warga.
Dugaan Kebocoran Distribusi Subsidi
Fenomena ini memunculkan dugaan adanya kebocoran dalam rantai distribusi BBM subsidi. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana pengecer dapat memperoleh stok secara berkelanjutan, sementara masyarakat umum justru sering mengalami kesulitan mendapatkan BBM di SPBU.
Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa sebagian pasokan BBM subsidi diduga mengalir ke jalur yang tidak semestinya sebelum sampai kepada masyarakat pengguna kendaraan yang menjadi sasaran utama program subsidi pemerintah.
Jika dugaan tersebut benar terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya negara melalui pemborosan anggaran subsidi, tetapi juga masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Aturan Sudah Jelas, Penegakan Masih Dipertanyakan
Secara regulasi, pemerintah telah memiliki aturan yang cukup tegas terkait distribusi dan penjualan BBM bersubsidi.
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa kegiatan niaga BBM tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda hingga Rp30 miliar.
Sementara Pasal 55 dalam undang-undang yang sama mengatur sanksi lebih berat terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi, yakni pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Selain itu, pemerintah melalui berbagai regulasi telah menegaskan bahwa BBM subsidi tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan kembali demi memperoleh keuntungan pribadi.
Pertamina sendiri dalam berbagai kesempatan telah menegaskan larangan pembelian Pertalite menggunakan jeriken atau tangki dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan kembali.
Pertanyaan untuk Pemerintah dan Aparat Pengawas
Yang menjadi pertanyaan publik saat ini bukan lagi soal ada atau tidaknya aturan. Regulasi sudah tersedia dan ancaman hukumnya pun cukup berat.
Persoalan yang muncul adalah mengapa praktik penjualan BBM subsidi dengan harga jauh di atas HET masih berlangsung secara terbuka dan masif di berbagai daerah tanpa tindakan yang terlihat signifikan?
Apakah pengawasan distribusi BBM subsidi sudah berjalan efektif?
Apakah ada celah dalam sistem yang memungkinkan kebocoran distribusi terus terjadi?
Ataukah ada pihak-pihak tertentu yang selama ini menikmati keuntungan dari kondisi tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini menjadi sorotan masyarakat.
Subsidi untuk Rakyat atau Keuntungan Segelintir Pihak?
Pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk subsidi energi dengan tujuan membantu masyarakat. Namun apabila BBM subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat justru beredar kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, maka tujuan utama subsidi tersebut patut dipertanyakan efektivitasnya.
Masyarakat berharap pemerintah, Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum, serta instansi pengawas terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi.
Penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang ketat, serta transparansi distribusi menjadi kunci agar subsidi yang dibiayai oleh uang negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Sebab pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang harga BBM semata. Ini menyangkut keadilan distribusi subsidi, kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah, dan keberpihakan negara kepada rakyat kecil yang setiap hari bergantung pada akses energi yang terjangkau.
Fredy Legito Juni 2026
0 Komentar