Breaking News

Kesaksian Istri Letjen Widi di Sidang TPPU BUMD Cilacap: Aliran Dana Rp21 Miliar Disebut untuk Pemenangan Pilpres


Semarang – Perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan lahan BUMD Cilacap kembali menjadi sorotan setelah muncul kesaksian penting dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/6/2026).

Istri mantan Pangdam IV/Diponegoro, Letjen TNI Widi Prasetijono, yakni Novita Permatasari, memberikan keterangan mengenai aliran dana yang menjadi objek perkara. Dalam persidangan, Novita mengungkap adanya dana sekitar Rp21 miliar yang disebut berasal dari pengusaha Andhi Nur Huda.

Menurut keterangannya, dana tersebut diberikan atas inisiatif Andhi dan disebut ditujukan untuk mendukung kegiatan pemenangan Pemilihan Presiden 2024.

“Dana itu kan untuk kepentingan pemenangan Pilpres Pak Prabowo. Atas keinginan Pak Andi sendiri yang ingin menyumbang untuk pemenangan,” ujar Novita dalam persidangan.

Novita menjelaskan dirinya menerima dana tersebut karena ingin ikut berkontribusi dalam proses politik saat itu. Ia menyebut dari total dana sekitar Rp21 miliar, sekitar Rp18,5 miliar dialokasikan untuk kegiatan pemenangan.

Sementara sekitar Rp2,5 miliar lainnya disebut digunakan untuk pembangunan rumah dinas yang ditempati suaminya, yang berstatus sebagai rumah dinas dengan hak pakai.

Dalam sidang, Novita juga mengungkap bahwa dana sekitar Rp18,5 miliar tersebut kemudian diserahkan kepada Ahmad Yazid Basyaiban alias Gus Yazid melalui Arif yang merupakan adik iparnya.

Bahkan, Novita mengaku menambahkan sekitar Rp1,5 miliar dari uang pribadi sehingga total dana yang disalurkan mencapai kurang lebih Rp20 miliar.

Menurut keterangannya, penggunaan dana tersebut antara lain untuk kegiatan sosial seperti pengobatan gratis dan bakti sosial.

Ketika ditanya mengenai laporan penggunaan dana, Novita menyatakan bahwa laporan diberikan secara berkala karena dana tersebut disebut diperuntukkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan agenda pemenangan politik.

“Saya ingin karier suami naik,” kata Novita saat menjelaskan alasannya ikut dalam penggalangan dukungan tersebut.

Perkara TPPU BUMD Cilacap

Perkara yang menjerat Gus Yazid merupakan pengembangan dari dugaan korupsi pengadaan lahan sekitar 700 hektare di kawasan Carui, Kabupaten Cilacap.

Jaksa menduga terdapat aliran dana sekitar Rp20 miliar yang berasal dari transaksi lahan BUMD Cilacap dan kemudian diduga diterima atau dikuasai Gus Yazid hingga menjadi bagian dalam dakwaan TPPU.

Persidangan masih berlangsung. Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai proses hukum yang berlaku.

(Fredy Legito)

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.