Jakarta - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter mulai menjadi perhatian sejumlah pihak. Pemerintah menghadapi tantangan baru berupa potensi perpindahan sebagian pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite yang dapat meningkatkan tekanan terhadap anggaran subsidi energi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian masyarakat memilih BBM bersubsidi karena adanya perbedaan harga yang semakin besar. Namun, pemerintah masih melakukan kajian untuk menghitung seberapa besar dampak perpindahan konsumsi tersebut terhadap kebutuhan subsidi energi nasional.
Menurut Purbaya, perpindahan pengguna tidak serta-merta terjadi secara keseluruhan karena sejumlah kendaraan tetap membutuhkan bahan bakar dengan kualitas atau angka oktan yang lebih tinggi. Ia juga menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas karena BBM nonsubsidi tersebut bukan komponen utama yang digunakan sektor transportasi umum maupun angkutan barang.
Meski demikian, kondisi di lapangan mulai menunjukkan perubahan perilaku konsumen. Sejumlah SPBU di beberapa daerah dilaporkan mengalami peningkatan antrean pada jalur Pertalite, sementara permintaan Pertamax disebut mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
Pengamat ekonomi menilai selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite dapat menjadi faktor pendorong masyarakat beralih ke BBM subsidi.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syarifudin Karimi, menyebut migrasi pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, jika perpindahan konsumsi terjadi dalam jumlah besar, kebutuhan kuota Pertalite dapat meningkat dan berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia memperkirakan apabila sebagian pengguna Pertamax berpindah ke Pertalite, tambahan konsumsi BBM subsidi dapat mencapai jutaan kiloliter per tahun. Kondisi tersebut berpotensi membuat pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk menjaga ketersediaan energi bersubsidi.
Senada, Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi harus diikuti dengan pengawasan terhadap konsumsi BBM bersubsidi agar tidak terjadi lonjakan permintaan yang tidak sesuai sasaran.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan harga BBM tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, daya beli, serta keberlanjutan fiskal negara.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran melalui berbagai mekanisme pengawasan. Evaluasi terhadap dampak kenaikan harga Pertamax terhadap pola konsumsi masyarakat masih terus dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap kebutuhan energi nasional dan kondisi APBN.
Fredy Legito
0 Komentar