Breaking News

Kemenag Lantik 24 Pengawas Ahli Utama, Sekjen Tegaskan Jabatan Bukan Sekadar Karier Namun Amanah Besar Mutu Pendidikan

JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) resmi melantik 24 Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah (Madrasah) Ahli Utama. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas pengawasan dan pembinaan pendidikan Islam di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Kamaruddin Amin menegaskan bahwa jabatan Pengawas Ahli Utama bukan sekadar pencapaian jenjang karier, kenaikan pangkat, maupun peningkatan tunjangan. Menurutnya, jabatan tersebut merupakan amanah tertinggi dalam tanggung jawab menjaga mutu pendidikan madrasah.

“Jabatan ini bukan hanya simbol pencapaian karier, tetapi merupakan penugasan besar untuk memastikan kualitas pendidikan Islam terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Kamaruddin saat memberikan sambutan pelantikan di Operation Room Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam arahannya, Sekjen menyampaikan lima peran strategis yang harus dijalankan oleh Pengawas Ahli Utama.

Pertama, sebagai arsitek mutu pendidikan madrasah sekaligus pemimpin intelektual dalam ekosistem pengawasan. Pengalaman panjang yang dimiliki para pengawas harus mampu diterjemahkan menjadi sistem pengawasan yang berbasis data, terstruktur, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

“Madrasah membutuhkan pengawasan yang tidak hanya mampu menilai, tetapi juga membangun dan mengembangkan kualitas pendidikan,” jelasnya.

Kedua, Pengawas Ahli Utama memiliki peran sebagai mentor dan pembina profesional. Mereka tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga membimbing guru, kepala madrasah, serta pengawas di jenjang lainnya agar tercipta budaya pembelajaran profesional.

Ketiga, para pengawas diharapkan menjadi inovator kebijakan pendidikan Islam. Pengalaman lapangan yang dimiliki menjadi sumber penting dalam memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

“Pemikiran dan pengalaman para pengawas sangat dibutuhkan untuk melahirkan kebijakan pendidikan Islam yang kontekstual dan mampu menjawab kebutuhan zaman,” katanya.

Peran keempat yang ditekankan Kamaruddin adalah sebagai penjaga identitas dan karakter pendidikan Islam. Ia bahkan mengulangi pesan tersebut sebagai bentuk penegasan bahwa madrasah tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga membentuk generasi yang berakhlak, beriman, bertakwa, serta memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Saya ulangi, pengawas harus menjadi penjaga identitas dan karakter pendidikan Islam,” tegasnya.

Sementara peran kelima adalah menjadi agen transformasi digital pendidikan. Di tengah perkembangan teknologi, pengawas dituntut mampu mendorong madrasah agar beradaptasi dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran, administrasi, dan tata kelola pendidikan modern.

Dalam pelantikan tersebut, terdapat 24 Pengawas Ahli Utama yang terdiri dari 9 perempuan dan 15 laki-laki. Kemenag menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari dedikasi, profesionalisme, serta pengabdian panjang dalam bidang pengawasan pendidikan.

Namun, Kamaruddin juga mengingatkan masih terdapat tantangan besar terkait kebutuhan tenaga pengawas. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dari 8.761 formasi jabatan fungsional pengawas sekolah di lingkungan Kemenag, baru 4.030 yang terisi.

Artinya masih terdapat sekitar 4.731 formasi yang belum terpenuhi.

“Ini menjadi perhatian serius karena formasi yang kosong berarti masih ada satuan pendidikan keagamaan yang belum mendapatkan layanan pengawasan secara optimal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelantikan 24 Pengawas Ahli Utama ini merupakan bagian dari strategi membangun korps pengawas pendidikan yang kuat, profesional, dan merata di seluruh Indonesia.

Di akhir sambutannya, Sekjen Kemenag berpesan agar para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta amanah.

“Semakin tinggi jabatan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Jadikan amanah ini sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia,” pungkasnya.

Berikut nama Pejabat Fungsional Pengawas Ahli Utama yang dilantik: 

1.⁠ ⁠Neneng Sugiartini

2. Fatoni

3. Idi Joko Sudono

4. Ida Uswatun Hasanah 

5. Birhasani

6. Sukisno

7. Maisyarah

8. Daryanto

9. Sudirman

10.Anik Yuliani

11.Tri Murdiyanti 

12.Agus Rubiyanto

13.Aminatam

14.Amhal Kaefahmi

15.Girmono

16.Mulyadi

17.Musta'in

18.Eni Rindarti

19.Eni Siswanti

20.Artati Ismailia

21.Asikin

22.U1fah Hayati Muzayanah 

23.Mafruhatun

24.Darmadi.

Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.