SANGGAU – Keluarga dua tersangka dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal PT Mitra Karya Sentosa (MKS), Kabupaten Sanggau, secara resmi memberikan kuasa pendampingan hukum kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LMRRI Kalimantan Barat.
Pendampingan hukum tersebut dipimpin oleh Yayat Darmawi, SE., SH., MH. selaku kuasa hukum, didampingi tim paralegal dan asisten yang terdiri atas Kusnandar Darmawi, S.Psi., Fredy Legito, A.Md.Kom., Yohanes Amlan, dan Subandi. Tim kuasa hukum menyatakan akan mengawal proses hukum secara profesional serta memastikan hak-hak para tersangka terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Foto mobil pengepul milik Tatu Eko Endro.
Keluarga tersangka bersama Pengurus DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat mempertanyakan proses penangkapan dan penahanan terhadap dua warga yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal PT Mitra Karya Sentosa (MKS). Menurut informasi yang diterima keluarga, pengangkutan buah sawit diduga menggunakan mobil pengepul milik Tatu Eko Endro.
Orang tua tersangka Feger Teguh Susanto, Sudarmo, menyampaikan keberatannya terhadap informasi yang menyebut anaknya ditangkap di lokasi kebun perusahaan. Menurutnya, penangkapan justru terjadi ketika kendaraan yang ditumpangi anaknya berada di jalan.
"Kami mempertanyakan apakah benar anak kami tertangkap tangan di lokasi kebun atau justru diberhentikan ketika sedang berada di jalan. Jika memang disebut melakukan pencurian, tentu harus ada bukti yang jelas mengenai lokasi penangkapan maupun barang buktinya," ujarnya.
Hal senada disampaikan Apui, orang tua Setivanus Titus. Ia mengaku belum memahami alasan mengapa anaknya tetap ditahan, sementara sopir dan kernet kendaraan yang sama tidak ditahan.
"Kami ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan penyidik sehingga sopir dan kernet dibebaskan, sedangkan anak kami tetap ditahan. Kami berharap ada penjelasan yang terbuka agar keluarga memahami proses hukumnya," katanya.
Pengurus DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat, Yohanes Amlan, menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diperjelas dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, proses penegakan hukum harus didasarkan pada tempat kejadian perkara (TKP), alat bukti, serta fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mempertanyakan sistem pengamanan di area perkebunan apabila benar dugaan pencurian terjadi di dalam kawasan perusahaan.
"Jika memang peristiwa terjadi di dalam kebun perusahaan, tentu perlu dijelaskan bagaimana sistem pengamanan di lokasi tersebut berjalan. Hal ini penting agar seluruh fakta dapat terungkap secara objektif," ujarnya.
Yohanes menambahkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, setiap akses keluar-masuk kawasan perkebunan perusahaan dijaga melalui pintu masuk atau portal yang diawasi petugas keamanan (security) serta didukung tim patroli selama 24 jam.
"Kalau sistem pengamanan berjalan sebagaimana mestinya, tentu perlu dijelaskan bagaimana barang tersebut bisa keluar tanpa terdeteksi. Kami menilai seluruh rangkaian peristiwa harus diungkap secara utuh agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam berbagai perkara dugaan pencurian buah sawit, penegakan hukum umumnya lebih banyak menerapkan Pasal 362, Pasal 363, maupun Pasal 476 KUHP. Menurutnya, apabila terdapat alat bukti yang cukup, dugaan keterlibatan pihak lain dalam mata rantai penjualan atau penampungan hasil dugaan tindak pidana juga patut menjadi perhatian penyidik.
"Dalam praktiknya, Pasal 480 KUHP tentang penadahan masih dinilai belum dimaksimalkan penerapannya. Tidak sedikit kasus yang berakhir pada pelaku utama, sementara dugaan keterlibatan penadah belum tentu turut diusut secara optimal," ujar Yohanes Amlan.
Sementara itu, Pengurus DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat, Subandi, menegaskan bahwa setiap tuduhan tindak pidana harus didukung alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum.
"Prinsip hukum pidana mengedepankan pembuktian. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan semata. Semua harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.
Berdasarkan dokumen yang diterima keluarga, Polres Sanggau telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor: B/269/VI/RES.1.8./2026/Reskrim tanggal 22 Juni 2026 atas nama Setivanus Titus alias Titus, serta Nomor: B/263/VI/RES.1.8./2026/Reskrim atas nama Feger Teguh Susanto.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kedua tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 22 Juni hingga 11 Juli 2026, terkait dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang disebut terjadi di Afdeling 3 Blok F23 PT Mitra Karya Sentosa, Dusun Kojub, Desa Noyan, Kabupaten Sanggau.
Pihak keluarga berharap penyidik dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi penangkapan, alat bukti yang dimiliki, serta dasar hukum yang melandasi perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang berada di dalam kendaraan pada saat kejadian.
Hak Jawab
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Polres Sanggau, PT Mitra Karya Sentosa (MKS), maupun pihak-pihak terkait lainnya agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang, akurat, dan sesuai dengan fakta hukum yang berlaku.
(Fredy Legito)
0 Komentar