Kejati Kalbar Dorong Penegakan Hukum Humanis dan Modern, Terapkan Restorative Justice hingga Plea Bargain

Kejati Kalbar Dorong Penegakan Hukum Humanis dan Modern, Terapkan Restorative Justice hingga Plea Bargain

PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan sistem penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya reformasi hukum yang lebih modern dan berkeadilan, Kejati Kalbar kini aktif menerapkan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) serta mulai mengimplementasikan konsep Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) dalam penanganan perkara pidana tertentu.

Langkah tersebut kembali ditunjukkan dalam ekspose perkara yang digelar pada Kamis (25/6/2026), di mana Kejati Kalbar mengajukan permohonan persetujuan penghentian penuntutan melalui mekanisme Restorative Justice terhadap tersangka Walhasan alias Pak Wal yang disangkakan melanggar Pasal 591 huruf a KUHP, serta permohonan penerapan mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) terhadap tersangka Ika Suryani alias Ika yang disangkakan melanggar Pasal 488 KUHP.

Kedua perkara tersebut berasal dari Kejaksaan Negeri Ketapang dan diekspose kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) untuk memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Restorative Justice: Memulihkan, Bukan Sekadar Menghukum

Sepanjang tahun 2026, Kejati Kalbar telah berhasil mengimplementasikan sedikitnya enam perkara melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana tertentu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses pemulihan hubungan sosial dengan korban dan masyarakat, tanpa harus menjalani seluruh tahapan proses peradilan yang panjang dan kompleks.

Melalui mekanisme RJ, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga mengedepankan rekonsiliasi, perdamaian, serta pemulihan keadaan seperti sebelum tindak pidana terjadi.

Pendekatan tersebut dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Plea Bargain, Langkah Baru Modernisasi Hukum Pidana

Selain Restorative Justice, Kejati Kalbar juga mulai menerapkan mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) yang merupakan bagian dari semangat pembaruan hukum acara pidana nasional.

Mekanisme ini ditujukan untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, pelaku bukan residivis, serta terdapat pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela oleh tersangka atau terdakwa.

Melalui skema tersebut, proses penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih cepat, sederhana, dan efisien tanpa mengurangi hak-hak para pihak maupun prinsip-prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan.

Dalam praktiknya, terdakwa yang secara terbuka mengakui kesalahannya dapat memperoleh pertimbangan berupa tuntutan yang lebih ringan dari penuntut umum. Namun demikian, seluruh proses tetap berada dalam pengawasan hakim guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak hukum yang bersangkutan.

Hukum Harus Memberikan Solusi

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai alat penghukuman semata, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen yang memberikan solusi, pemulihan, dan kepastian hukum yang berkeadilan.

"Bagi masyarakat, kebijakan ini bukan sekadar perubahan prosedur hukum. Ini adalah wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan layanan hukum yang lebih manusiawi, tidak berbelit-belit, dan mampu menjawab kebutuhan keadilan secara cepat," ujar Emilwan Ridwan.

Ia menegaskan bahwa pada hakikatnya hukum memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

"Hukum tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan jalan untuk memperbaiki, memulihkan, serta menghadirkan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat," tambahnya.

Mewujudkan Keadilan yang Dekat dengan Masyarakat

Melalui penerapan Restorative Justice dan Plea Bargain, Kejati Kalbar berharap sistem penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, efisien, berorientasi pada pemulihan, serta mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Kejati Kalbar menegaskan akan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik, profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan semangat penegakan hukum yang menyeimbangkan antara ketegasan dan kemanusiaan, Kejati Kalbar berharap keadilan tidak hanya menjadi konsep dalam aturan hukum, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Penegakan hukum yang modern adalah penegakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Karena keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang hadir, dirasakan, dan memberi manfaat bagi masyarakat," tutup Emilwan Ridwan.

Pontianak, Kalimantan Barat
25 Juni 2026

Tim Redaksi