Kejati DKI Tahan Tiga Tersangka Baru Kasus Korupsi Kementerian PU, Kerugian Negara Diduga Rp16 Miliar
JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kali ini, penyidik menetapkan tiga tersangka baru yang diduga terlibat dalam perkara suap, gratifikasi, pemerasan, serta proyek pengadaan fiktif dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp16 miliar.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial YRW, RW, dan JSR. YRW diketahui merupakan mantan pejabat pada unit di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), sedangkan RW dan JSR berasal dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, mengatakan ketiganya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.
"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta Pusat, guna memperlancar proses penyidikan," ujar Dapot dalam keterangannya.
Diduga Terima Suap dan Lakukan Pemerasan
Dalam perkara yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, penyidik menduga YRW bersama tersangka lain berinisial DP melakukan pemerasan serta menerima suap dan/atau gratifikasi dari sejumlah perusahaan, termasuk BUMN karya dan pihak swasta.
Nilai uang yang diduga diterima mencapai sekitar Rp2 miliar.
Atas dugaan tersebut, YRW disangka melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Proyek Fiktif Rugikan Negara
Pada perkara lainnya, penyidik menduga RW selaku Direktur CV TAS dan JSR selaku Direktur PT BKS bersama pihak lain merekayasa sejumlah proyek fiktif pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya sepanjang 2023 hingga 2024.
Akibat dugaan rekayasa tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan lebih dari Rp16 miliar.
Penyidik menilai terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan belanja rutin yang kini masih terus didalami melalui pemeriksaan saksi, ahli, serta penelusuran dokumen dan aliran dana.
Aset Disita
Dalam rangka pemulihan kerugian negara, penyidik juga menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Barang yang disita meliputi dua unit kendaraan mewah serta sejumlah uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
Selain penyitaan aset, penyidik masih terus melakukan pelacakan terhadap harta kekayaan para tersangka untuk mengoptimalkan upaya pengembalian kerugian negara apabila perkara tersebut nantinya terbukti di pengadilan.
Penyidikan Terus Dikembangkan
Kejati DKI Jakarta menegaskan penyidikan belum berhenti pada penetapan tiga tersangka tersebut. Tim penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, baik dari lingkungan Kementerian PU, BUMN, maupun pihak swasta.
Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli keuangan negara, serta analisis berbagai alat bukti masih terus dilakukan untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara.
Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan diri selama proses penyidikan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar