KARAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melakukan tindakan penyegelan terhadap tiga kantor yang berkaitan dengan PT Bumi Artha Sedayu dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Karawang periode 2021–2024.
Penyegelan dilakukan pada Kamis (18/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB sebagai bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan memperkuat proses hukum yang sedang berjalan.
Penyidikan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-963/M.2.26/Fd.2/03/2026 tanggal 30 Maret 2026 juncto Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor PRINT-1533A/M.2.26/Fd.2/05/2026 tanggal 13 Mei 2026.
Adapun tiga lokasi yang disegel yakni:
-
Gedung Marketing Gallery Kartika Residence di Ruko Klari Indah, Jalan Raya Klari, Dusun Pendeuy, Kondang Jaya, Karawang Timur.
-
Kantor Marketing Kartika Residence di Dusun Klari, Desa Kondang Jaya, Karawang Timur.
-
Kantor Marketing Gallery Citra Swarna Grande di Desa Pancawati, Kecamatan Klari.
Dalam proses penyidikan, Kejari Karawang menyebut telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 151 orang saksi guna mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran kredit tersebut.
Kejaksaan juga mengimbau para saksi yang telah menerima surat panggilan namun belum memenuhi pemeriksaan agar segera hadir untuk memberikan keterangan sesuai kebutuhan penyidikan.
“Seluruh proses penyidikan, termasuk tindakan penggeledahan dan penyegelan ini, dilakukan secara profesional, objektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum yang tegas dan terukur,” ujar Kejari Karawang dalam keterangannya.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jaksa menduga terdapat praktik manipulasi dalam proses pengajuan KPR. Penyidik menemukan dugaan adanya pembentukan tim tertentu yang melakukan pemalsuan dokumen, perubahan data tanpa persetujuan debitur, hingga penggunaan identitas calon debitur yang diduga tidak memenuhi syarat.
Dugaan tersebut termasuk mencari nama-nama debitur dari berbagai kelompok masyarakat seperti pengemudi ojek, juru parkir, hingga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, yang kemudian digunakan dalam proses pengajuan kredit.
Penyidik menduga dokumen-dokumen tersebut dibuat sedemikian rupa agar pengajuan kredit terlihat memenuhi persyaratan, meskipun terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
Kejaksaan menyatakan proses hukum masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat serta menghitung potensi kerugian negara akibat dugaan penyimpangan penyaluran KPR tersebut.
(Tim Redaksi)
0 Komentar