JAKARTA – 4 Juni 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).
Meski menemukan dugaan markup dalam berbagai pengadaan barang bernilai besar, Kejagung menegaskan tidak akan melakukan penyitaan secara massal terhadap barang-barang yang telah terdistribusi dan digunakan dalam pelaksanaan program di daerah.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa fokus penyidik saat ini bukan pada pengambilan kembali barang yang sudah digunakan masyarakat, melainkan pada penelusuran proses pengadaan, penganggaran, serta dugaan praktik mark up yang merugikan keuangan negara.
“Kalau barang itu sudah sampai di daerah dan sudah digunakan, tentu tidak akan dilakukan penyitaan. Penyitaan hanya untuk kebutuhan sampel dan pembuktian,” ujar Syarief dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).
Pengadaan Bernilai Fantastis Jadi Sorotan
Dalam penyidikan yang sedang berjalan, Kejagung menemukan sejumlah pengadaan yang diduga tidak sesuai ketentuan dan berindikasi terjadi penggelembungan harga.
Beberapa pengadaan yang menjadi perhatian penyidik antara lain:
- Pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun.
- Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan mengalami markup harga.
- Pengadaan lebih dari 31.000 unit tablet yang diduga tidak sesuai kebutuhan program.
- Pengadaan 5.400 unit televisi ukuran 75 inci yang diduga mengalami penggelembungan harga.
Nilai pengadaan yang sangat besar tersebut kini menjadi salah satu fokus utama penyidik dalam mengungkap konstruksi perkara.
Telusuri Jejak Anggaran dan Dugaan Afiliasi
Kejagung menegaskan bahwa yang menjadi sasaran penyidikan bukan semata barang yang dibeli, melainkan mekanisme pengadaan yang diduga sarat penyimpangan.
Penyidik sedang mendalami dugaan adanya afiliasi antara sejumlah yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak-pihak tertentu di lingkungan BGN.
Menurut penyidik, sejumlah yayasan yang memperoleh penunjukan sebagai mitra diduga tidak memenuhi persyaratan yang semestinya, namun tetap dapat terlibat dalam pelaksanaan program.
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya pengaturan dalam proses pengadaan yang menyebabkan harga barang jauh di atas nilai kewajaran pasar.
Barang Tetap Digunakan untuk Program
Kejagung memastikan barang-barang yang sudah berada di daerah tetap dapat digunakan untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program yang berjalan.
Penyidik menilai pengembalian atau penyitaan seluruh barang justru berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung.
“Yang kita teliti adalah jejak pengadaan, prosesnya, siapa yang mengatur, bagaimana anggarannya, dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari pengadaan tersebut,” tegas Syarief.
Publik Menanti Pengungkapan Tuntas
Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian nasional karena menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan gizi masyarakat.
Publik kini menunggu sejauh mana penyidikan akan mengungkap dugaan aliran dana, pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari pengadaan, serta kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut.
Kejagung menegaskan proses hukum akan terus berjalan berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan selama penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
0 Komentar