Breaking News

Kejagung Sita 9 Bidang Tanah Milik Bos Smelter Tamron dalam Perkara Korupsi Tata Kelola Timah, Nilainya untuk Pemulihan Kerugian Negara


JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penelusuran dan pemulihan aset terkait perkara tindak pidana korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022.

Terbaru, Tim Jaksa Eksekutor Kejagung melakukan sita eksekusi terhadap sembilan bidang tanah dan bangunan milik terpidana kasus korupsi timah, Tamron alias Aon, yang tersebar di sejumlah wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penyitaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang telah berkekuatan hukum.

“Tim telah melakukan sita eksekusi terhadap sejumlah tanah dan bangunan milik Terpidana Tamron alias Aon di Provinsi Bangka Belitung,” ujar Anang dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Proses penyitaan aset tersebut dilakukan selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Juni 2026. Aset yang disita berada di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, hingga Kota Pangkal Pinang.

Adapun rincian aset yang disita antara lain:

Pada 9 Juni 2026 di Kabupaten Bangka Selatan:

  • Satu bidang tanah dan bangunan seluas 503 meter persegi di Kelurahan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, atas nama Tamron.

Pada 10 Juni 2026 di Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Tengah:

  • Satu bidang tanah seluas 839.671 meter persegi di Desa Nangka, Kabupaten Bangka Selatan.

  • Satu bidang tanah seluas 2.515.858 meter persegi di Desa Nangka, Kabupaten Bangka Selatan.

  • Satu bidang tanah seluas 10.549 meter persegi di Kelurahan Simpang Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, atas nama Tamron.

  • Satu bidang tanah seluas 273 meter persegi di Kelurahan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, atas nama Suwito Gunawan.

  • Satu bidang tanah seluas 19.791 meter persegi di Kelurahan Arung Dalam, Kabupaten Bangka Tengah, atas nama Tamron.

  • Satu bidang tanah seluas 19.065 meter persegi di Kelurahan Beluluk, Kabupaten Bangka Tengah, atas nama Tamron.

Pada 11 Juni 2026 di Kota Pangkal Pinang:

  • Satu bidang tanah seluas 9.927 meter persegi di Kelurahan Bacang, Kota Pangkal Pinang, atas nama Tamron.

  • Satu bidang tanah seluas 12.500 meter persegi di Kelurahan Pasir Putih, Kota Pangkal Pinang, atas nama Suwito Gunawan.

Kejagung menegaskan penyitaan aset tersebut merupakan langkah nyata dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dugaan praktik korupsi besar dalam tata kelola pertambangan timah.

Aset yang telah disita selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan hukum untuk mendukung pemulihan kerugian negara sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Sebelumnya, Tamron telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tamron divonis 8 tahun penjara serta denda Rp1 miliar. Namun, hukuman tersebut kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 18 tahun penjara.

Selain pidana penjara, Tamron juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3.538.932.640.663,67 atau sekitar Rp3,5 triliun, sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas kerugian negara dalam perkara tersebut.

Suryanto/ Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.