JAKARTA/KALIMANTAN BARAT – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Operasi Produksi PT Quality Sukses Sejahtera (PT QSS) di Provinsi Kalimantan Barat terus berkembang. Setelah menetapkan lima orang sebagai tersangka, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI kini memperluas pemeriksaan dengan memanggil sejumlah pihak yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.
Terbaru, berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor SPS-2922/F.2/Fd.2/06/2026, penyidik memanggil Ir. Pintarso Adijanto, yang diketahui menjabat sebagai Direktur PT Bumi Raya Utama Industries (BRU) sekaligus Direktur PT Kurnia Jaya Raya, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Dalam surat tersebut, Pintarso dijadwalkan hadir pada Senin, 29 Juni 2026, pukul 09.00 WIB di Ruang Pemeriksaan Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Selain menghadiri pemeriksaan, penyidik juga meminta yang bersangkutan membawa berbagai dokumen yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan, antara lain laporan keuangan perusahaan dan dokumen lain yang dianggap relevan.
Pemanggilan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan tata kelola IUP dan/atau IUP Operasi Produksi PT QSS untuk periode 2017–2025.
Berawal dari Penangkapan Aseng
Perkara ini menjadi perhatian nasional setelah Kejaksaan Agung menangkap Sudianto alias Aseng, yang disebut sebagai beneficial owner PT Quality Sukses Sejahtera, di Pontianak pada Mei 2026.
Usai diamankan, Aseng diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik kemudian menetapkan Aseng sebagai tersangka dan melakukan penahanan guna kepentingan proses hukum.
Kasus tersebut berkembang menjadi salah satu perkara dugaan korupsi sektor pertambangan terbesar di Kalimantan Barat karena diduga melibatkan penyimpangan tata kelola perizinan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Dugaan Modus Penyimpangan
Berdasarkan penjelasan resmi Kejaksaan Agung sebelumnya, penyidik menduga PT QSS melakukan aktivitas penambangan bauksit di luar wilayah konsesi yang dimiliki perusahaan.
Material hasil penambangan tersebut diduga dipasarkan bahkan diekspor menggunakan dokumen resmi milik PT QSS, mulai dari IUP Operasi Produksi, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga dokumen persetujuan ekspor.
Akibat penggunaan dokumen tersebut, hasil tambang yang diduga berasal dari luar wilayah izin seolah-olah berasal dari area tambang yang memiliki legalitas resmi.
Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sejak 2017 hingga 2025, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Hingga kini, nilai kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh instansi yang berwenang.
Lima Tersangka Telah Ditetapkan
Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni:
- Sudianto alias Aseng;
- Iwan Ariyanto;
- Ayi Paryana;
- Ujie Abunawan; dan
- Hadi Sahal Fadly Daulay.
Kelima nama tersebut juga tercantum dalam surat pemanggilan saksi terhadap Pintarso Adijanto sebagai dasar penyidikan yang sedang berlangsung.
Penyidik menduga masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari pengurusan administrasi perizinan, operasional perusahaan hingga penggunaan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Penyidikan Terus Berkembang
Pemanggilan terhadap Ir. Pintarso Adijanto menunjukkan bahwa penyidik masih terus mendalami hubungan antarperusahaan, aliran dokumen, transaksi keuangan, serta mekanisme tata kelola yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Namun demikian, pemeriksaan seseorang sebagai saksi tidak dapat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan dalam tindak pidana. Status saksi merupakan bagian dari proses pembuktian untuk memperoleh keterangan yang diperlukan penyidik.
Sesuai ketentuan hukum acara pidana, seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila penyidik telah memiliki sedikitnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, Kejaksaan Agung belum mengumumkan adanya penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Kejati Kalbar Belum Berikan Penjelasan
Upaya konfirmasi kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., belum memperoleh penjelasan substantif mengenai perkembangan perkara.
Sementara itu, Ir. Pintarso Adijanto juga belum memberikan tanggapan kepada media terkait surat panggilan sebagai saksi yang diterimanya.
Masyarakat Desak Seluruh Aktor Diungkap
Perkembangan penyidikan mendapat perhatian luas dari masyarakat Kalimantan Barat. Sejumlah warga berharap Kejaksaan Agung mengusut perkara ini hingga tuntas tanpa tebang pilih.
Seorang warga Kecamatan Pontianak Utara yang mengaku mengikuti perkembangan kasus tersebut berharap penyidik mengungkap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan apabila didukung alat bukti yang cukup.
"Kami berharap Kejaksaan Agung membuka kasus ini seterang-terangnya. Jangan berhenti pada beberapa orang saja. Siapa pun yang memang terbukti berdasarkan alat bukti harus diproses sesuai hukum. Masyarakat ingin melihat penegakan hukum yang benar-benar adil," ujarnya.
Menurutnya, penyidikan yang sedang berjalan merupakan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan di Kalimantan Barat yang selama ini kerap menjadi sorotan.
Ia berharap aparat penegak hukum mampu mengungkap secara menyeluruh pola, jaringan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan apabila nantinya hal tersebut terbukti melalui proses hukum.
Meski demikian, masyarakat juga mengingatkan agar seluruh proses penyidikan tetap dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan menghormati asas praduga tak bersalah terhadap setiap orang yang diperiksa.
Hingga saat ini penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola IUP PT Quality Sukses Sejahtera masih terus berlangsung. Publik kini menunggu perkembangan berikutnya, termasuk kemungkinan adanya pemeriksaan saksi tambahan maupun penetapan tersangka baru apabila penyidik menemukan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh pihak yang disebut dalam proses penyidikan tetap memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
0 Komentar