KDM Musnahkan 44 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp65,1 Miliar, Potensi Kerugian Negara Capai Rp32,9 Miliar
GARUT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama serta Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memimpin pemusnahan lebih dari 44 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp65,1 miliar. Potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp32,9 miliar.
Pemusnahan yang dilaksanakan secara simbolis di Alun-alun Kabupaten Garut pada Rabu (24/6/2026) merupakan hasil penindakan Bea Cukai selama periode Juli 2025 hingga Mei 2026, baik melalui operasi mandiri maupun sinergi bersama pemerintah daerah dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk penegakan hukum.
Seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pemusnahan tersebut menjadi tahapan akhir dalam proses penindakan terhadap barang kena cukai ilegal.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan rokok ilegal di Jawa Barat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli maupun memperjualbelikan rokok ilegal.
"Kalau tidak ada yang menjual, tentu tidak akan ada yang membeli," ujar Dedi.
Dedi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan peredaran rokok ilegal. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembangkan aplikasi pengaduan daring yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara mudah, bahkan disertai pemberian penghargaan bagi pelapor.
Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi memerlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal, serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di bidang cukai.
"Pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan selalu menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan penindakan," ujarnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, setiap orang yang menawarkan, menjual, menyerahkan, atau menyediakan barang kena cukai tanpa pita cukai resmi dapat dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta dikenai denda paling sedikit dua kali hingga paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.
Pemerintah berharap langkah penindakan yang konsisten, disertai peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat, mampu menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara dari sektor cukai.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar