KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT – Dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di kawasan Lintang Batang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, menjadi perhatian publik setelah mencuat dalam pemberitaan media online pada Rabu (3/6/2026).
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa aktivitas di sebuah gudang milik seseorang berinisial SN diduga berkaitan dengan penyimpanan atau penimbunan solar bersubsidi yang berpotensi melanggar ketentuan distribusi BBM bersubsidi.
Kasus tersebut semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya upaya untuk menghentikan pemberitaan yang telah dipublikasikan media.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, tidak lama setelah berita terbit, seorang oknum anggota TNI berinisial SNY yang disebut menjabat sebagai Komandan Denintel mendatangi kediaman pimpinan umum media yang mempublikasikan informasi tersebut. Dalam pertemuan itu, yang bersangkutan diduga meminta agar pemberitaan terkait dugaan penimbunan solar subsidi diturunkan.
Selain itu, terdapat dugaan bahwa oknum tersebut sempat menawarkan sejumlah uang yang diduga bertujuan untuk mempengaruhi pemberitaan. Namun tawaran tersebut dikabarkan ditolak oleh pimpinan media bersangkutan.
Pada malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, empat orang yang disebut berasal dari satuan Kavaleri juga diduga mendatangi lokasi yang sama. Mereka disebut kembali meminta agar pemberitaan tidak dilanjutkan dan menawarkan sejumlah uang agar kasus tersebut tidak berkembang lebih luas.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak yang disebutkan dalam pemberitaan terkait dugaan intervensi maupun dugaan keterlibatan dalam aktivitas penimbunan BBM bersubsidi tersebut.
Apabila informasi tersebut benar, tindakan yang mengarah pada upaya menghalangi kerja jurnalistik dapat bertentangan dengan prinsip kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sementara itu, dugaan penimbunan BBM bersubsidi juga menjadi perhatian karena dapat merugikan masyarakat serta berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
Publik berharap aparat penegak hukum, termasuk instansi terkait, dapat melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional untuk mengungkap fakta sebenarnya, baik terkait dugaan penimbunan solar bersubsidi maupun dugaan upaya intervensi terhadap kerja jurnalistik.
Sampai saat ini, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya hasil penyelidikan dan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
0 Komentar