Breaking News

Kapolri Jawab Kontroversi Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa: Semua Sudah Sesuai Prosedur Hukum

BLITAR – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) akhirnya angkat bicara terkait polemik penangkapan dan dalam kasus dugaan penyebaran tudingan mengenai ijazah palsu mantan Presiden .

Menanggapi kritik yang muncul dari kuasa hukum kedua tersangka, Kapolri menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari mekanisme hukum yang berlaku dan telah sesuai prosedur.

"Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Kapolda bahwa itu merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum diserahkan tahap II ke kejaksaan," ujar Listyo kepada wartawan di Kompleks Makam Bung Karno, Kota Blitar, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Kapolri, proses yang dijalani Roy Suryo dan dr Tifa merupakan tahapan yang lazim dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Dalam kondisi tersebut, penyidik memiliki kewajiban untuk menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum guna melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.

Listyo menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan pelimpahan tahap II, terdapat sejumlah prosedur administrasi dan pemeriksaan yang harus dipenuhi, termasuk verifikasi identitas serta pemeriksaan kesehatan terhadap para tersangka.

Meski memberikan penjelasan mengenai aspek prosedural, Kapolri memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai pokok perkara yang saat ini sedang diproses oleh penyidik dan kejaksaan.

"Semuanya berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," tegasnya.

Kuasa Hukum Protes Cara Penangkapan

Sebelumnya, penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa memicu kontroversi setelah tim kuasa hukum kedua tersangka mempertanyakan cara penjemputan yang dilakukan aparat.

Roy Suryo diketahui diamankan penyidik di kediamannya pada Jumat (19/6/2026), sementara dr Tifa dijemput di apartemennya pada hari yang sama.

Tim kuasa hukum Roy Suryo menilai proses penangkapan dilakukan secara berlebihan dan cenderung represif. Sementara kuasa hukum dr Tifa menyampaikan keberatan karena kliennya disebut sedang memiliki agenda akademik penting, yakni mengikuti ujian program doktoral di Universitas Indonesia.

Keberatan tersebut kemudian memunculkan perdebatan di ruang publik mengenai proporsionalitas tindakan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan tokoh publik.

Kasus Memasuki Tahap Lanjutan

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr Tifa berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Perkara tersebut telah melalui proses penyidikan dan kini memasuki tahap lanjutan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Dengan dimulainya proses pelimpahan tahap II, perhatian publik kini tertuju pada langkah berikutnya di tingkat kejaksaan dan kemungkinan berlanjutnya perkara ke meja persidangan.

Sementara itu, perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dan tim kuasa hukum terkait prosedur penangkapan diperkirakan masih akan menjadi bagian dari dinamika hukum yang mengiringi kasus tersebut.

Redaksi 20 Juni 2026

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.