Kapolri Diminta Tegas, Tolak Upaya Banding PTDH Kompol DK: Dorongan Penguatan Integritas dan Pembersihan Internal Polri

HUKUM | POLRI | ETIKA PROFESI

MEDAN – Desakan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menolak upaya banding terhadap putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol Dedi Kurniawan (DK) semakin menguat.

DPW Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Sumatera Utara secara terbuka menyampaikan dukungan penuh terhadap keputusan Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, yang telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada Kompol DK, yang dinilai sebagai langkah tegas dalam menjaga marwah institusi Polri.

Diduga Terbukti Gunakan Narkoba Berdasarkan Uji Forensik

Dalam keterangan yang beredar, Kompol DK disebut terbukti secara sah dan meyakinkan melalui hasil uji laboratorium forensik Polda Sumut sebagai pengguna aktif narkoba. Temuan tersebut menjadi dasar utama dalam proses penegakan etik dan disiplin di lingkungan kepolisian.

Selain itu, beredarnya video di ruang publik yang memperlihatkan dugaan pelanggaran etika di tempat umum turut memperburuk citra dan integritas yang bersangkutan, sekaligus memicu sorotan tajam masyarakat terhadap institusi Polri.

Dorongan Penolakan Banding ke Mabes Polri

Menanggapi rencana pengajuan banding oleh Kompol DK ke Mabes Polri atas putusan sidang etik di Bidang Propam Polda Sumut, DPW A-PPI Sumut menegaskan sikap penolakan terhadap upaya tersebut.

Mereka meminta Kapolri untuk bersikap konsisten dan tidak memberikan ruang terhadap upaya hukum lanjutan yang dinilai dapat melemahkan keputusan etik yang telah dijatuhkan.

“Keputusan PTDH ini sudah tepat dan harus dipertahankan. Jangan sampai dibatalkan atau dikendurkan hanya karena upaya banding,” tegas perwakilan A-PPI Sumut dalam pernyataannya.

Ancaman terhadap Kepercayaan Publik

Menurut A-PPI Sumut, apabila keputusan tegas tersebut tidak dijalankan secara konsisten, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk di internal Polri, yakni anggapan bahwa pelanggaran berat masih dapat dinegosiasikan.

Mereka menilai, hal tersebut berpotensi merusak upaya reformasi dan pembersihan internal yang selama ini terus dilakukan oleh institusi kepolisian.

Harapan Publik: Polri Tegas Tanpa Pandang Pangkat

Lebih lanjut, masyarakat dan sejumlah elemen pers berharap agar Kapolri tetap konsisten dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu, baik terhadap perwira maupun anggota di level manapun.

Penegakan etik yang tegas dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat.

“Polri harus terus membersihkan jajarannya dari pelanggaran agar tetap dipercaya publik,” demikian penegasan sikap A-PPI Sumut.

Rizky/ Hamzah