MEDAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Nommensen (KBMN) Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (22/6/2026). Aksi yang mengusung berbagai tuntutan terkait kebijakan nasional tersebut berlangsung dinamis dan sempat memanas, namun situasi tetap terkendali berkat pendekatan humanis dan dialogis yang diterapkan aparat pengamanan.
Sejak pagi hari, massa mahasiswa melakukan long march menuju Gedung DPRD Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam aksinya, para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mencakup evaluasi berbagai program dan kebijakan pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, hingga isu stabilitas ekonomi nasional, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta perlindungan masyarakat adat.
Pengamanan aksi mendapat perhatian langsung dari Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, yang turun ke lapangan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Bersama personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, Kapolrestabes memantau setiap perkembangan situasi serta memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap terlindungi.
Dalam beberapa kesempatan, Kapolrestabes Medan memberikan arahan langsung kepada seluruh personel agar mengedepankan profesionalisme dan pendekatan persuasif dalam menghadapi massa aksi.
"Saya minta seluruh personel tetap sabar, humanis, dan jangan terpancing. Tugas kita adalah mengamankan serta melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum," tegasnya melalui pengeras suara di lokasi aksi.
Situasi Sempat Memanas
Dinamika aksi meningkat ketika sebagian peserta unjuk rasa berupaya mendekati area yang dijaga aparat. Massa juga melakukan pembakaran ban bekas sebagai bentuk simbol protes dan sempat terjadi pelemparan botol air mineral ke arah area pengamanan.
Meski demikian, aparat yang bertugas tetap menahan diri dan tidak terpancing emosi. Pendekatan dialogis terus dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya benturan fisik antara massa dan petugas keamanan.
Sikap tenang aparat menjadi perhatian sejumlah peserta aksi maupun masyarakat yang menyaksikan jalannya demonstrasi. Di tengah meningkatnya tensi, komunikasi antara petugas dan massa tetap dibuka sehingga berbagai potensi konflik dapat diredam.
Kekecewaan Mahasiswa terhadap Pihak Kampus
Ketegangan kembali meningkat ketika massa mengetahui keberadaan pimpinan Universitas HKBP Nommensen di dalam Gedung DPRD Sumatera Utara. Sejumlah mahasiswa mengaku kecewa karena sebelumnya permohonan penggunaan atribut kampus dalam aksi tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak universitas.
Koordinator aksi, Mujijat Silalahi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan penggunaan atribut kampus sebelum aksi digelar. Namun permohonan tersebut ditolak dengan alasan bahwa aksi tersebut tidak mewakili seluruh mahasiswa Universitas HKBP Nommensen.
Kekecewaan itu semakin memuncak ketika mahasiswa mengetahui adanya pertemuan antara pihak rektorat dan sejumlah anggota legislatif di dalam gedung DPRD. Kondisi tersebut memicu gelombang protes lanjutan dari massa yang berada di luar area gedung.
DPRD Sumut Akhirnya Terima Aspirasi Mahasiswa
Di tengah situasi yang berkembang, aparat kepolisian terus memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dan pihak DPRD Sumatera Utara. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah perwakilan legislatif bersedia menerima massa aksi untuk berdialog secara langsung.
Aspirasi mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc., M.A., dari Fraksi PKS serta Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum., dari Fraksi Partai Golkar.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan seluruh tuntutan yang mereka bawa. Meski sebagian peserta aksi masih menyayangkan tidak hadirnya pimpinan DPRD Sumatera Utara secara langsung, proses penyampaian aspirasi tetap berlangsung terbuka dan kondusif.
Pengamanan Profesional dan Terukur
Sepanjang aksi berlangsung, aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan persuasif serta menghindari tindakan represif. Pada beberapa momen ketika terjadi aksi dorong dan pelemparan benda, petugas tetap bertindak secara terukur sesuai prosedur pengamanan yang berlaku.
Pendekatan humanis yang diterapkan terbukti mampu meredam potensi eskalasi yang lebih besar. Tidak terdapat bentrokan fisik maupun insiden serius yang mengganggu jalannya aksi.
Setelah seluruh tuntutan disampaikan dan dialog selesai dilaksanakan, massa mahasiswa secara bertahap membubarkan diri dan kembali menuju kampus Universitas HKBP Nommensen dengan tertib.
Komitmen Mengawal Demokrasi
Secara keseluruhan, pengamanan aksi melibatkan sebanyak 644 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Perhubungan.
Keberhasilan pengamanan aksi tersebut menjadi cerminan komitmen aparat keamanan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Pendekatan humanis yang dikedepankan Kapolrestabes Medan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif meskipun aksi berlangsung dengan dinamika yang cukup tinggi.
Dengan berakhirnya aksi tanpa bentrokan, demonstrasi KBMN di DPRD Sumatera Utara menjadi contoh bahwa penyampaian aspirasi dan pengamanan dapat berjalan berdampingan melalui komunikasi, kesabaran, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar