Menanggapi perkembangan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, setiap langkah yang dilakukan penyidik tentu telah melalui pertimbangan hukum dan prosedur yang berlaku.
"Kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dasco mengaku belum memperoleh informasi rinci mengenai perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi IX, sebelumnya telah memberikan berbagai catatan dan rekomendasi terkait pelaksanaan program MBG selama berjalan.
Menurutnya, sejumlah masukan mengenai penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, dan tata kelola kelembagaan telah disampaikan kepada pemerintah sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.
"Kami berharap berbagai evaluasi yang pernah disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan tata kelola di lingkungan BGN ke depan," katanya.
Penggeledahan Jadi Sorotan Publik
Kejaksaan Agung sebelumnya membenarkan adanya penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.
Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Pidsus Kejagung. Namun hingga saat ini pihaknya belum mengungkap secara resmi perkara yang sedang ditangani maupun barang bukti yang diamankan.
Berdasarkan informasi yang beredar, proses penggeledahan berlangsung sejak dini hari dan menyebabkan aktivitas perkantoran sempat terganggu. Sejumlah pegawai dilaporkan belum dapat memasuki ruang kerja mereka dan hanya menunggu di area lobi maupun sekitar gedung selama proses penyidikan berlangsung.
DPR Dukung Penegakan Hukum
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara harus diusut secara tuntas tanpa pandang bulu.
Menurut Sahroni, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, harus dibuka secara terang benderang. Program yang baik jangan sampai tercoreng oleh oknum yang menyalahgunakan kewenangan," tegasnya.
Ia juga menilai langkah pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan di tubuh BGN merupakan bentuk keseriusan untuk memastikan program strategis tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung terjadi tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Pergantian tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai perkara yang menjadi dasar penggeledahan maupun pihak-pihak yang terkait dalam penyelidikan tersebut.
Publik kini menantikan hasil penyidikan dan penjelasan resmi aparat penegak hukum guna memastikan informasi yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Di sisi lain, berbagai kalangan berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan objektif, sehingga mampu menjaga kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
0 Komentar