Jonny Pesta Simamora Pimpin Pemeriksaan Notaris Kalbar, Tegaskan Tindak Lanjut Temuan Sintang dan Singkawang
PONTIANAK – Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Kalimantan Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris melalui pemeriksaan terhadap sejumlah notaris sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan protokol yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sintang dan Kota Singkawang.
Pemeriksaan berlangsung di Ruang Rapat Edward Omar Sharif Hiariej, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Kamis (25/6/2026). Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, selaku Ketua Majelis Pemeriksa MPWN Kalbar, bersama dua anggota majelis pemeriksa lainnya.
Pelaksanaan pemeriksaan diawali dengan rapat pembahasan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan MPDN Kabupaten Sintang dan Kota Singkawang pada tahun 2025. Setelah itu, tim melanjutkan pemeriksaan terhadap masing-masing notaris guna memastikan seluruh rekomendasi dan temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Dalam proses tersebut, Tim Pemeriksa MPWN Kalbar melakukan pendalaman terhadap laporan tindak lanjut yang disampaikan para notaris, terutama berkaitan dengan pengelolaan protokol notaris, pemenuhan kewajiban administrasi, serta pelaksanaan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua Majelis Pemeriksa MPWN Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pengawasan terhadap profesi notaris bukan semata-mata bertujuan menemukan kesalahan, melainkan merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan agar setiap notaris mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
"Pemeriksaan ini bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi merupakan bagian dari pembinaan agar setiap notaris senantiasa menjalankan jabatannya secara profesional, berintegritas, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Kami ingin memastikan seluruh temuan hasil pemeriksaan di tingkat daerah benar-benar ditindaklanjuti karena kepatuhan administrasi dan tertib pengelolaan protokol merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris," tegas Jonny.
Menurutnya, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, setiap aspek administrasi maupun pengelolaan dokumen harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur agar pelayanan kepada masyarakat tetap memiliki kepastian hukum.
Selain melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, MPWN Kalbar juga kembali mengingatkan seluruh notaris untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang mengatur jabatan notaris, menjaga profesionalisme, serta membangun komunikasi yang baik dengan organisasi profesi maupun Majelis Pengawas apabila menghadapi kendala dalam menjalankan tugas.
MPWN Kalbar menegaskan bahwa setiap temuan pemeriksaan yang belum diselesaikan harus segera diperbaiki. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif, pengelolaan protokol, maupun pelaksanaan jabatan sesuai ketentuan dapat berdampak pada pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pengawasan yang dilakukan secara berkala tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi penting dalam sistem hukum nasional.
Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil pemeriksaan akan dibahas dalam rapat pleno MPWN Provinsi Kalimantan Barat. Melalui forum tersebut, majelis akan menentukan rekomendasi, langkah pembinaan, maupun tindak lanjut lainnya berdasarkan tingkat kepatuhan masing-masing notaris terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
MPWN Kalbar berharap proses pembinaan yang berkesinambungan ini mampu mendorong terciptanya tata kelola jabatan notaris yang semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat di Kalimantan Barat dapat terus meningkat dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.
Fredy Legito
0 Komentar