Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program strategis nasional kini mulai menghadapi sorotan serius dari aspek hukum. Di balik percepatan pembangunan ribuan gerai koperasi di berbagai daerah, muncul persoalan mendasar terkait dugaan penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai lokasi pembangunan, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah kasus yang mencuat di berbagai daerah menjadi alarm bagi seluruh pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun instansi pelaksana program. Di Kabupaten Magelang, ratusan lokasi pembangunan KDMP dilaporkan berada di atas kawasan LP2B. Kondisi serupa juga ditemukan di Kabupaten Batang, sementara di Kabupaten Pasuruan sedikitnya belasan titik pembangunan dibatalkan karena berada pada kawasan LP2B maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan KDMP tidak lagi sekadar menyangkut penyediaan lahan atau percepatan pembangunan fisik. Permasalahan telah memasuki ranah kepatuhan terhadap hukum tata ruang, perlindungan lahan pertanian, hingga potensi pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat apabila pembangunan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum.
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara tegas melarang alih fungsi LP2B. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B wajib dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan, kecuali memenuhi persyaratan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Persyaratan tersebut meliputi adanya kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi, pembebasan hak atas tanah, serta kewajiban menyediakan lahan pengganti dengan luasan tertentu sesuai karakteristik lahan yang dialihkan. Tanpa pemenuhan seluruh persyaratan tersebut, pembangunan pada kawasan LP2B berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Yang menjadi perhatian serius, pelanggaran terhadap ketentuan LP2B tidak hanya berimplikasi administratif, tetapi juga dapat memasuki ranah pidana. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda paling banyak Rp1 miliar terhadap pihak yang secara melawan hukum melakukan alih fungsi LP2B.
Kondisi tersebut menempatkan kepala desa pada posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi mereka diwajibkan mendukung percepatan program nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Di sisi lain, tidak semua pemerintah desa memiliki akses terhadap data spasial maupun kepastian status hukum lahan yang akan digunakan.
Persoalan semakin kompleks apabila koordinasi antarlembaga belum berjalan secara optimal. Penetapan status LP2B berada dalam kewenangan lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Pertanian. Apabila informasi mengenai status lahan tidak terintegrasi dan tidak tersedia secara terbuka sejak tahap perencanaan, maka potensi terjadinya kesalahan penentuan lokasi akan semakin besar.
Ironisnya, pemerintah juga tengah memperkuat perlindungan LP2B sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Target perlindungan lahan pertanian tersebut seharusnya berjalan selaras dengan pembangunan infrastruktur ekonomi desa, bukan justru saling berbenturan.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional juga telah mengingatkan bahwa pembangunan gerai maupun gudang Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh dilakukan di atas kawasan LP2B. Pemerintah bahkan telah menyampaikan rencana inventarisasi tanah telantar, bekas Hak Guna Usaha (HGU), serta Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai alternatif lokasi pembangunan.
Karena itu, berbagai kalangan menilai pemerintah pusat perlu segera menerbitkan pedoman nasional yang lebih rinci mengenai penentuan lokasi pembangunan KDMP. Pedoman tersebut harus mewajibkan verifikasi terhadap peta LP2B, Lahan Sawah Dilindungi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta status pertanahan sebelum pembangunan dimulai.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak, baik pemerintah desa, pemerintah daerah, pelaksana pembangunan, maupun masyarakat, dari potensi sengketa hukum di kemudian hari.
Program Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat perekonomian desa, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, melainkan juga dari kepatuhan terhadap aturan hukum yang mengatur tata ruang, pertanahan, dan perlindungan lahan pertanian.
Percepatan pembangunan harus tetap berjalan beriringan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum. Jangan sampai program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa justru menimbulkan persoalan hukum baru akibat lemahnya koordinasi, verifikasi data spasial, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pada akhirnya, sinkronisasi antarinstansi, keterbukaan informasi pertanahan, serta verifikasi legalitas lokasi merupakan kunci utama agar pembangunan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan perlindungan lahan pertanian yang menjadi fondasi ketahanan pangan nasional.
Fredy Legito
0 Komentar