Breaking News

Jembatan Sungai Kakap Senilai Rp8,8 Miliar Dilaporkan Retak dan Diduga Miring, Publik Minta Audit Teknis Menyeluruh

KUBU RAYA – Proyek penggantian Jembatan Sungai Kakap pada ruas Jalan Batas Kota Pontianak–Sungai Kakap yang menelan anggaran sebesar Rp8.857.074.000 kini menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan di lapangan berupa retakan pada beberapa bagian konstruksi serta dugaan kemiringan pada salah satu sisi bangunan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan proyek yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan tersebut.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan sejumlah awak media pada Jumat, 5 Juni 2026, terlihat adanya retakan pada bagian dinding penahan tanah (abutment) serta oprit jembatan di beberapa titik. Selain itu, ditemukan indikasi kemiringan pada sisi kiri jembatan jika dilihat dari arah Pasar Sungai Kakap menuju Kota Pontianak.

Temuan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu infrastruktur vital yang menjadi akses utama penghubung Kecamatan Sungai Kakap dengan Kota Pontianak dan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan pembangunan struktur jembatan girder bentang 3 x 20 meter dengan Nomor Kontrak 630/06/SPJJBT-KKP/PUPR-8/2025 tertanggal 31 Oktober 2025.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Cahaya Sriwijaya Abadi KSO PT Nusa Teknik Abadi dengan masa pelaksanaan selama 57 hari kalender. Sementara fungsi pengawasan dilaksanakan oleh PT Fini Rekayasa Konsultan KSO PT Arkade Gahana Konsultan bersama PT Madya Jasa Konsultan.

Kondisi kerusakan yang muncul dalam waktu relatif singkat setelah proyek selesai dikerjakan menimbulkan perhatian berbagai kalangan. Publik mempertanyakan apakah konstruksi telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, bagaimana proses pengawasan dilakukan, serta apakah seluruh tahapan pengendalian mutu telah berjalan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sungai Kakap, Syarif Said, membenarkan adanya dugaan kemiringan pada bangunan jembatan tersebut.

“Memang benar, berdasarkan pengamatan yang ada, bangunan jembatan tersebut saat ini terlihat mengalami kemiringan. Jika dari arah Pasar Sungai Kakap menuju Pontianak, bagian sebelah kiri tampak mengalami kemiringan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut semakin memperkuat perhatian masyarakat yang berharap adanya pemeriksaan teknis secara komprehensif guna memastikan kondisi struktur jembatan dan tingkat keamanannya bagi pengguna jalan.

Sejumlah pemerhati infrastruktur menilai audit teknis independen perlu segera dilakukan untuk mengetahui penyebab munculnya retakan dan dugaan kemiringan tersebut. Pemeriksaan dapat mencakup evaluasi terhadap struktur pondasi, kualitas material yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan, kondisi tanah dasar, sistem drainase, hingga hasil pengawasan selama masa konstruksi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, mutu, dan keberlanjutan. Penyedia jasa konstruksi juga memiliki tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Selain kontraktor pelaksana, tanggung jawab pengendalian mutu juga melekat pada konsultan pengawas serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan proyek pemerintah.

Meski demikian, para ahli mengingatkan bahwa munculnya kerusakan pada suatu bangunan infrastruktur tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana. Seluruh dugaan harus terlebih dahulu dibuktikan melalui audit teknis dan pemeriksaan yang objektif oleh instansi berwenang.

Beberapa aspek yang lazim menjadi fokus pemeriksaan antara lain kesesuaian volume pekerjaan dengan kontrak, mutu material konstruksi, hasil pengujian teknis, pelaksanaan pengawasan lapangan, serta mekanisme pembayaran proyek.

Apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka penanganannya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Inspektorat, serta instansi teknis terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur daerah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun instansi teknis terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab munculnya retakan dan dugaan kemiringan pada Jembatan Sungai Kakap tersebut.

Berita ini akan diperbarui setelah adanya klarifikasi atau penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.