Menurut Jefrey, narasi yang beredar dalam video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya dan telah merugikan dirinya maupun institusi TNI.
Sebagai tindak lanjut, Jefrey yang didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Rifqi Maulana, S.H., dari Kantor Hukum RFM & Associates, mengaku telah melaporkan dugaan penyebaran informasi bohong tersebut ke Polda Sumatera Utara pada Jumat, 26 Juni 2026.
Laporan tersebut, menurutnya, telah diterima dengan nomor STTLP/B/1030/VI/SPKT/Polda Sumatera Utara. Dalam laporannya, Jefrey menduga terdapat unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP yang berlaku.
Jefrey menjelaskan bahwa persoalan tersebut berawal ketika dirinya mengaku kehilangan sejumlah ternak sapi pada awal tahun 2026. Ia menyebut jumlah ternaknya berkurang dari 32 ekor menjadi 16 ekor.
Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah membuat laporan polisi terkait dugaan pencurian ternak dengan nomor STTLP/B/491/IV/2026/SPKT/Polres Labuhanbatu/Polda Sumatera Utara.
Dalam keterangannya, Jefrey menyebut terdapat dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara tersebut. Namun, seluruh dugaan tersebut, menurutnya, masih menjadi bagian dari proses hukum dan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan pembuktian.
Terkait video yang beredar, Jefrey mengatakan dirinya tidak mengetahui identitas rombongan yang terlihat melintas di lokasi karena jalan tersebut merupakan jalan umum.
"Saya tidak mengetahui apakah mereka aparat atau masyarakat biasa karena jalan tersebut merupakan jalan umum menuju Pasir Limau Kapas," ujarnya.
Jefrey juga menyatakan bahwa narasi yang menyebut aparat TNI melakukan pencurian ternak merupakan informasi yang menurut versinya tidak benar. Ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai potongan video yang beredar tanpa mengetahui kronologi secara utuh.
Dalam kesempatan tersebut, Jefrey juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, termasuk kepada jajaran TNI, apabila beredarnya video tersebut telah menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi TNI.
Ia berharap Polda Sumatera Utara dapat mengusut tuntas laporan yang telah disampaikannya secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Hingga rilis ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam laporan maupun hasil penyelidikan dari kepolisian terkait pokok perkara tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar