Jangan Berhenti di Satu Excavator, Bongkar Jaringan PETI Bolmut Sampai ke Pemodal dan Penadah
BOLAANG MONGONDOW UTARA – Langkah Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara yang melakukan penindakan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Namun, publik menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pengamanan satu unit alat berat excavator semata.
Aktivis Bolaang Mongondow Raya (BMR), Rolandi Talib, menegaskan bahwa tindakan aparat merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa persoalan PETI di Bolmut diduga jauh lebih kompleks dan melibatkan jaringan yang lebih luas dibanding sekadar operator lapangan.
Menurut Rolandi, informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan aktivitas tambang ilegal di wilayah Bolmut tersebar di sejumlah titik dengan jumlah alat berat yang diduga lebih dari satu unit. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengembangkan penyelidikan secara menyeluruh hingga mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
"Kami mengapresiasi langkah awal Polda Sulut. Namun masyarakat juga bertanya, jika aktivitas PETI diduga berlangsung di banyak lokasi dengan jumlah alat berat yang lebih banyak, mengapa yang terlihat baru satu excavator yang diamankan? Penanganan kasus ini harus terus dikembangkan hingga seluruh jaringan dapat terungkap," tegas Rolandi.
Dugaan Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara
Rolandi menilai aktivitas PETI di Bolmut bukan lagi sekadar pelanggaran perizinan pertambangan. Jika dugaan aktivitas tersebut berada di kawasan hutan negara atau wilayah dengan fungsi lindung terbukti benar, maka persoalan hukumnya dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pelanggaran sektor pertambangan, kehutanan, hingga lingkungan hidup.
Ia menegaskan bahwa negara perlu menghitung secara komprehensif potensi kerugian akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa izin resmi.
"Apabila aktivitas tersebut terbukti berlangsung di kawasan hutan negara, maka harus dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap dampak lingkungan, kerusakan kawasan, serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan," ujarnya.
Desak Aparat Kejar Pemodal dan Penadah
Lebih lanjut, Rolandi menekankan bahwa penegakan hukum akan kehilangan makna apabila hanya menyasar pekerja lapangan atau operator alat berat, sementara pihak yang diduga menjadi pemilik modal dan penerima keuntungan utama tidak tersentuh proses hukum.
Menurutnya, aparat harus menelusuri rantai bisnis pertambangan ilegal secara utuh, mulai dari pemilik alat berat, pemodal, penampung hasil tambang, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut.
"Jangan sampai hukum hanya menyentuh pelaksana di lapangan. Yang harus dibongkar adalah siapa pemilik alat berat, siapa yang mendanai, siapa penadah hasil tambang, dan siapa yang selama ini memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut," katanya.
Minta Kapolri dan Lintas Instansi Turun Tangan
Rolandi juga mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan perhatian khusus terhadap maraknya aktivitas PETI di Sulawesi Utara. Ia berharap penanganan kasus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai lembaga terkait.
Menurutnya, selain Polri, instansi seperti Kementerian Kehutanan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Kejaksaan Agung, hingga pihak Imigrasi perlu melakukan penelusuran mendalam terhadap kemungkinan adanya jaringan pendanaan yang menopang aktivitas tambang ilegal tersebut.
Ia juga meminta aparat menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan pihak tertentu, termasuk apabila ditemukan indikasi keterlibatan pemodal berkewarganegaraan asing dalam rantai bisnis pertambangan ilegal.
Publik Menanti Ketegasan Negara
Kasus PETI di Bolaang Mongondow Utara kini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Masyarakat berharap proses penyelidikan tidak berhenti pada penyitaan alat berat semata, tetapi mampu mengungkap seluruh aktor yang berada di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Jika terbukti terdapat jaringan besar yang terorganisir, maka penindakan hukum yang tegas dan transparan dinilai menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus menyelamatkan sumber daya alam dari eksploitasi yang merugikan negara dan masyarakat.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini mengacu pada pernyataan narasumber dan informasi yang berkembang di masyarakat. Seluruh dugaan yang disebutkan masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
0 Komentar