Jalur Tikus Perbatasan Kalbar Masih Jadi Celah Penyelundupan, TNI Ungkap Tantangan Pengawasan 970 Kilometer Perbatasan RI-Malaysia
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Meski pengawasan terus diperketat oleh aparat gabungan, jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai "jalan tikus" di kawasan perbatasan Kalimantan Barat–Malaysia masih menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan lintas negara untuk menyelundupkan berbagai barang ilegal ke wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) XII/Tanjungpura, , saat konferensi pers terkait pengungkapan jaringan penyelundupan pakaian bekas impor ilegal (balepress), Senin (23/6/2026).
Menurut Bambang, karakteristik wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan. Kalimantan Barat memiliki garis perbatasan darat dengan Malaysia sepanjang kurang lebih 970 kilometer yang membentang dari wilayah timur hingga barat provinsi tersebut.
"Perbatasan Kalimantan Barat memiliki medan yang cukup berat dengan banyak kawasan hutan, daerah terpencil, serta jalur-jalur tidak resmi yang masih sering dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan," ujarnya.
Ratusan Kilometer Masih Blank Spot
Selain luasnya wilayah, tantangan lain yang dihadapi aparat adalah masih adanya kawasan yang belum terjangkau jaringan komunikasi.
Data yang disampaikan Kodam XII/Tanjungpura menunjukkan sekitar 399,8 kilometer wilayah perbatasan masih tergolong daerah blank spot atau minim akses sinyal komunikasi.
Kondisi tersebut membuat patroli dan koordinasi pengamanan di lapangan memerlukan upaya ekstra serta dukungan teknologi dan personel yang memadai.
"Masih terdapat ratusan kilometer wilayah tanpa sinyal komunikasi yang memadai sehingga pengawasan membutuhkan strategi khusus," jelas Bambang.
52 Pos Pengamanan Disiagakan
Untuk memperkuat pengamanan wilayah perbatasan, TNI melalui Kodam XII/Tanjungpura telah menempatkan sekitar 700 personel yang berasal dari satuan Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Kostrad dan unsur kavaleri Kodam V/Brawijaya.
Ratusan personel tersebut ditempatkan di 52 pos pengamanan yang tersebar di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Malaysia.
Meski demikian, keberadaan jalur-jalur tidak resmi yang berada di kawasan hutan dan medan sulit masih menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan penyelundupan.
Perbatasan Jadi Sasaran Kejahatan Transnasional
Selain penyelundupan barang ilegal, kawasan perbatasan Kalimantan Barat juga masih menjadi target berbagai jaringan kejahatan lintas negara, termasuk peredaran narkotika.
Sepanjang tahun 2026, Satgas Pengamanan Perbatasan berhasil mengungkap sejumlah kasus penyelundupan narkotika dengan barang bukti mencapai:
- Sabu-sabu sekitar 75,636 kilogram
- Ganja sekitar 11 kilogram
- Ekstasi sebanyak 1.664 butir
Menurut Bambang, angka tersebut menunjukkan bahwa wilayah perbatasan masih menjadi jalur favorit jaringan kejahatan transnasional untuk memasukkan barang terlarang ke Indonesia.
"Mereka memanfaatkan kondisi geografis dan jalur-jalur tidak resmi untuk menghindari pengawasan aparat," katanya.
Balepress Masih Diselundupkan
Selain narkotika, aparat juga menemukan praktik penyelundupan pakaian bekas impor ilegal atau balepress yang masuk melalui kawasan perbatasan Kalimantan Barat.
Bambang mengungkapkan bahwa pada Februari 2026 aparat menemukan upaya penyelundupan balepress dengan modus pengiriman dalam jumlah kecil melalui beberapa titik berbeda guna menghindari deteksi petugas.
Pelaku diketahui memanfaatkan jalur tikus yang tersebar di kawasan perbatasan sebelum barang didistribusikan ke berbagai daerah.
"Mereka sengaja mengirim dalam kelompok kecil agar tidak mudah terdeteksi aparat. Modus seperti ini terus berkembang dan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat," ujarnya.
Sinergi Jadi Kunci Pengamanan Perbatasan
Kasdam XII/Tanjungpura menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan berbagai kasus penyelundupan tidak terlepas dari sinergi antara TNI, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya.
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mencegah masuknya barang ilegal yang berpotensi merugikan perekonomian nasional dan mengancam keamanan masyarakat.
"Pengawasan perbatasan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kerja sama yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga wilayah perbatasan dari berbagai ancaman kejahatan lintas negara," tegasnya.
Pengungkapan berbagai kasus penyelundupan di Kalimantan Barat menjadi bukti bahwa wilayah perbatasan masih menjadi salah satu titik rawan yang memerlukan perhatian serius, baik dari sisi pengawasan, pembangunan infrastruktur, maupun penguatan sistem keamanan nasional.
Kalimantan Barat, 25 Juni 2026
Fredy Legito
0 Komentar