LANDAK, KALIMANTAN BARAT – Kerusakan ruas jalan nasional di depan Kantor Bupati Landak, tepatnya di Kilometer 4 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, semakin memprihatinkan dan menjadi sorotan masyarakat. Kondisi badan jalan yang mengalami amblas dan membentuk lubang besar dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan serta berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan yang terjadi di ruas jalan strategis tersebut terus mengalami perkembangan. Lubang yang menganga di badan jalan tampak semakin melebar dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang melintas setiap hari.
Kondisi tersebut bahkan telah memakan korban. Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan mengalami kecelakaan setelah terjatuh ke dalam lubang saat melintas pada malam hari beberapa waktu lalu. Minimnya jarak pandang dan kondisi jalan yang rusak menjadi faktor yang memperbesar risiko kecelakaan di lokasi tersebut.
Selain mengancam keselamatan pengguna jalan, kerusakan infrastruktur itu juga berdampak terhadap lingkungan sekitar. Warga mengeluhkan genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Ngabang. Saluran drainase yang berada di sekitar titik kerusakan disebut tidak berfungsi optimal akibat tertimbun material tanah dan mengalami gangguan aliran.
Akibatnya, sejumlah kawasan permukiman warga di sekitar lokasi dilaporkan mengalami banjir atau genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Tidak hanya di depan Kantor Bupati Landak, perhatian masyarakat juga tertuju pada kondisi box culvert atau jembatan penghubung yang berada di depan Citra Swalayan, Jalan Raya Ngabang, Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang. Infrastruktur tersebut dikabarkan mengalami penurunan struktur dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih serius apabila tidak segera mendapatkan penanganan.
Penanganan Sudah Masuk Program Tahun 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Perkim) Kabupaten Landak, Jamelius, mengatakan pihaknya telah lama berkoordinasi dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait kondisi tersebut.
Menurutnya, pemerintah pusat melalui BPJN telah memasukkan pekerjaan rehabilitasi pada titik kerusakan tersebut ke dalam program penanganan tahun 2026.
“Untuk box culvert yang berada di depan Kantor Bupati Landak di Km 4 Desa Amboyo Inti, kami sudah lama berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Penanganannya sudah ditindaklanjuti pada tahun 2026 ini. Kontrak pekerjaan sudah berjalan sejak Februari hingga Desember mendatang,” ujar Jamelius.
Ia menjelaskan bahwa material box culvert saat ini telah selesai dicetak di kawasan Jelimpo dan tinggal menunggu proses pematangan beton sebelum dapat dipasang di lokasi.
“Sekarang box culvert-nya sudah dicetak di Jelimpo. Tinggal menunggu umur beton yang cukup. Setelah itu pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan akan segera dilakukan,” katanya.
Jamelius menambahkan terdapat dua titik prioritas yang akan mendapatkan penanganan, yakni kawasan depan Kantor Bupati Landak di Desa Amboyo Inti dan kawasan depan Citra Swalayan di pusat Kota Ngabang.
Warga Diminta Waspada
Menyikapi adanya korban kecelakaan akibat kerusakan jalan tersebut, Jamelius mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintas, terutama pada malam hari maupun saat kondisi hujan.
“Kami mengimbau warga Kota Ngabang khususnya agar berhati-hati. Di depan kantor bupati memang ada box culvert yang akan segera diperbaiki dan sudah dipasang tanda peringatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pelaksanaan pekerjaan segera dilakukan,” ujarnya.
Jalan Nasional Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat
Terkait banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai keterlibatan Pemerintah Kabupaten Landak dalam melakukan perbaikan jalan, Jamelius menjelaskan bahwa terdapat pembagian kewenangan yang diatur dalam regulasi nasional.
Menurutnya, jalan yang berstatus jalan nasional merupakan aset dan tanggung jawab pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat melakukan perbaikan secara langsung tanpa mekanisme dan koordinasi yang sesuai ketentuan.
“Untuk jalan memang sudah ada pembagian kewenangan. Sebenarnya bisa saja dilakukan kolaborasi, tetapi karena menyangkut masalah aset negara, prosesnya tidak sederhana. Sesuai kewenangan hukum, jalan nasional merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Warga Harap Perbaikan Segera Direalisasikan
Masyarakat berharap proses perbaikan yang telah direncanakan dapat segera memasuki tahap pelaksanaan fisik di lapangan. Pasalnya, kondisi jalan yang semakin rusak tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, tetapi juga berpotensi memperparah persoalan drainase dan banjir di kawasan sekitar.
Dengan statusnya sebagai jalur nasional yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Landak, percepatan penanganan dinilai menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin keselamatan pengguna jalan serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
0 Komentar