Jaksa KPK Yakin John Field dkk Lakukan Suap Pejabat Bea Cukai, Bantah Dalih Adanya Tekanan

Jaksa KPK Yakin John Field dkk Lakukan Suap Pejabat Bea Cukai, Bantah Dalih Adanya Tekanan

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap meyakini bahwa pemberian uang oleh bos Blueray Cargo, John Field, bersama dua terdakwa lainnya kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tindak pidana suap, bukan akibat tekanan maupun pemerasan sebagaimana disampaikan dalam nota pembelaan (pleidoi).

Sikap tersebut disampaikan Jaksa KPK Muhammad Takdir Suhan usai sidang pembacaan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut jaksa, dalih bahwa para terdakwa memberikan uang karena berada di bawah tekanan tidak sejalan dengan fakta-fakta yang telah terungkap sepanjang proses persidangan.

"Kami tetap yakin bahwa perkara ini merupakan tindak pidana suap. Tidak terdapat keadaan yang menunjukkan adanya tekanan ataupun paksaan sebagaimana didalilkan dalam pembelaan," ujar Takdir kepada awak media.

Jaksa menilai, apabila benar para terdakwa mengalami pemaksaan atau tekanan dari pihak tertentu, seharusnya mereka memiliki kesempatan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum. Namun, berdasarkan fakta yang diungkap dalam persidangan, pemberian uang justru terjadi berulang kali dalam rentang waktu yang cukup panjang.

Menurutnya, pola komunikasi dan pertemuan yang dilakukan para terdakwa dengan sejumlah pihak juga dinilai tidak mencerminkan adanya kondisi terpaksa sebagaimana yang dikemukakan dalam nota pembelaan.

"Kalau memang merasa ditekan, mestinya sejak awal ada keberatan atau laporan kepada aparat penegak hukum. Namun yang terjadi justru pemberian dilakukan berkali-kali dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama," kata Takdir.

Jaksa juga menegaskan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK menjadi salah satu dasar penting dalam mengungkap dugaan praktik suap tersebut. Oleh karena itu, pihaknya optimistis majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan saksi, serta fakta persidangan sebagaimana telah dipaparkan dalam surat tuntutan.

"Kami meyakini seluruh pembuktian yang telah kami ajukan selama persidangan akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan," ujarnya.

Pihak Terdakwa Mengaku Berada di Bawah Tekanan

Dalam pleidoinya, John Field bersama dua karyawan Blueray Cargo, Andri dan Dedy Kurniawan Sukolo, melalui tim penasihat hukumnya menyatakan tidak menyangkal adanya penyerahan uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai.

Namun demikian, penasihat hukum menegaskan bahwa pokok persoalan bukan terletak pada adanya pemberian uang, melainkan alasan yang melatarbelakanginya.

Menurut tim pembela, para terdakwa berada dalam tekanan akibat tingginya pengawasan terhadap perusahaan, ancaman terhadap kelangsungan operasional usaha, kerugian bisnis yang terus meningkat, serta adanya permintaan uang dari pihak yang disebut memiliki pengaruh terhadap kebijakan kepabeanan.

Atas dasar itu, pihak terdakwa berpendapat bahwa rangkaian peristiwa tersebut lebih mencerminkan adanya tekanan dibandingkan kehendak bebas untuk melakukan tindak pidana suap.

Dituntut Penjara dan Denda

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menuntut John Field dengan pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp300 juta, subsider 100 hari kurungan.

Sementara dua terdakwa lainnya, yakni Dedy Kurniawan Sukolo dan Andri, masing-masing dituntut dua tahun enam bulan penjara serta denda Rp200 juta, subsider 80 hari kurungan.

Jaksa mendalilkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama memberikan uang lebih dari Rp63 miliar, yang terdiri atas sekitar Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai sekitar Rp1,845 miliar kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemberian tersebut diduga bertujuan untuk mempercepat proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo Group dari pengawasan kepabeanan.

Jaksa menyebut dugaan tindak pidana itu dilakukan dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Januari 2026 di sejumlah lokasi di Jakarta dan Bali.

Perkara ini kini memasuki tahapan akhir persidangan. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti, tuntutan jaksa, serta nota pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum.

Fredy Legito