Melalui kuasa hukumnya, Ahmad Yazdi, investor tersebut menyatakan bahwa dana disetorkan secara bertahap berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disebut dibuat atas nama Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam perjanjian tersebut, pihak investor dijanjikan memperoleh hak pengelolaan terhadap 97 dapur perintis melalui Yayasan Karisma Cendekia Indonesia.
Namun hingga saat ini, pihak investor mengaku belum menerima hak pengelolaan sebagaimana yang dijanjikan dalam perjanjian kerja sama tersebut. Kondisi itu membuat mereka mempertanyakan kejelasan pelaksanaan kerja sama yang telah berlangsung.
“Klien kami telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran sesuai tahapan yang disepakati. Namun hingga saat ini hak pengelolaan yang dijanjikan belum diberikan,” ujar Ahmad Yazdi dalam keterangannya.
Pihak investor meminta Badan Gizi Nasional memberikan kepastian terkait kelanjutan kerja sama tersebut. Apabila kerja sama tidak dapat direalisasikan, mereka berharap terdapat mekanisme yang jelas terkait pengembalian dana yang telah disetorkan.
Selain menyoroti pelaksanaan perjanjian, pihak investor juga mempertanyakan perkembangan hasil investigasi yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, saat masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Menurut kuasa hukum investor, seluruh dokumen yang diminta dalam proses klarifikasi dan investigasi telah diserahkan kepada pihak terkait. Namun hingga kini mereka mengaku belum menerima informasi mengenai hasil ataupun perkembangan pemeriksaan tersebut.
“Kami sudah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta. Namun sampai sekarang belum ada penjelasan resmi mengenai hasil investigasi maupun tindak lanjutnya,” kata Ahmad Yazdi.
Investor menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam program dapur perintis MBG sejak awal dilandasi keinginan untuk mendukung program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Selain itu, mereka juga mengaku ingin membantu penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi vendor dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dapur perintis di sejumlah daerah.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut nilai investasi yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp218 miliar, serta berkaitan dengan pengelolaan 97 dapur perintis MBG yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Hingga informasi ini beredar, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional terkait klaim yang disampaikan investor tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak masih menunggu penjelasan resmi dan langkah penyelesaian yang akan ditempuh guna memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini perlu diselesaikan secara transparan dan akuntabel mengingat program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Kejelasan status kerja sama, aliran dana, serta mekanisme pengelolaan dapur perintis dinilai penting untuk mencegah munculnya polemik yang lebih besar di kemudian hari.
Sumber: Redaksi
Fredy Legito
0 Komentar