JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti serius praktik dugaan “jual beli opini audit” di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali mencuat dalam sejumlah kasus korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
ICW menilai, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini menjadi simbol keberhasilan tata kelola keuangan daerah, kini bergeser makna menjadi komoditas politik dan alat transaksi yang rawan disalahgunakan oleh pejabat publik.
Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menyebut praktik tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai kasus insidental, melainkan pola berulang yang menunjukkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola audit keuangan negara.
“Opini audit BPK sudah berubah menjadi komoditas dagang. Kasus-kasus yang melibatkan BPK terus berulang dengan pola serupa, yaitu jual beli opini audit,” kata Wana dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
WTP Dinilai Bukan Lagi Indikator Kinerja, Tapi Alat Citra Politik
Menurut ICW, predikat WTP yang seharusnya menjadi indikator objektif atas pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel, kini justru kerap dikejar oleh kepala daerah bukan semata untuk perbaikan tata kelola, melainkan demi kepentingan politik.
Wana menegaskan, dalam praktiknya WTP sering diposisikan sebagai “tiket politik” yang dapat meningkatkan citra pejabat, sekaligus membuka peluang tambahan insentif fiskal dari pemerintah pusat.
“Predikat WTP tidak lagi dimaknai sebagai hasil pengelolaan keuangan yang baik, tetapi diburu kepala daerah sebagai alat pencitraan politik dan insentif fiskal,” ujarnya.
ICW juga menyoroti kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dinilai tidak efektif dalam menekan praktik korupsi di daerah. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru berpotensi mendorong kompetisi tidak sehat antar daerah untuk memperoleh status WTP.
Rekrutmen BPK Dinilai Sarat Konflik Kepentingan
ICW turut menyoroti aspek kelembagaan BPK, khususnya terkait proses rekrutmen pimpinan yang dinilai masih sarat kepentingan politik.
Wana menyebut, sejumlah kasus korupsi yang menyeret pejabat BPK menunjukkan adanya dugaan konflik kepentingan sejak proses awal seleksi jabatan.
“Auditor negara dipilih oleh pihak yang nantinya dia periksa, yaitu DPR. Konflik kepentingan sudah terjadi sejak pintu masuk,” tegasnya.
Selain itu, ICW menilai mekanisme pengawasan internal BPK belum berjalan efektif. Banyak kasus dugaan pelanggaran etik maupun korupsi justru terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK atau Kejaksaan, bukan dari mekanisme internal lembaga itu sendiri.
“Lembaga pemeriksa terbukti belum mampu memeriksa dirinya sendiri,” kata Wana.
Kasus Muara Enim Jadi Sorotan: Dugaan Pola Lama Terulang
Sorotan ICW ini menguat seiring penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait pengaturan hasil audit BPK pada Pemkab Muara Enim.
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk pejabat daerah, pihak swasta, hingga auditor BPK. Kasus ini berkaitan dengan dugaan upaya mengatur hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) agar tidak menimbulkan temuan signifikan.
ICW menilai pola dalam kasus tersebut menunjukkan adanya dugaan praktik sistematis yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perantara, hingga oknum auditor.
Suap Diduga untuk “Mengamankan” Hasil Audit
Dalam konstruksi perkara yang diungkap penegak hukum, dugaan suap dilakukan untuk mempengaruhi hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Temuan audit yang seharusnya menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan negara diduga justru dinegosiasikan agar tidak berdampak pada opini laporan keuangan daerah.
Uang suap yang mengalir dalam kasus tersebut diduga berasal dari berbagai sumber, termasuk rekanan proyek pemerintah daerah, dan kemudian didistribusikan kepada sejumlah pihak, termasuk perantara dan oknum yang diduga terlibat dalam proses audit.
ICW: Reformasi BPK Tidak Bisa Ditunda
ICW menegaskan bahwa rangkaian kasus yang berulang menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh terhadap lembaga audit negara tersebut.
Reformasi tersebut, menurut ICW, tidak hanya menyentuh aspek pengawasan internal, tetapi juga sistem rekrutmen, transparansi audit, hingga pemisahan yang tegas antara kepentingan politik dan independensi lembaga pemeriksa keuangan negara.
“Selama sistem tidak diperbaiki secara menyeluruh, maka pola seperti ini akan terus berulang,” tutup ICW.
Fredy Legito
0 Komentar