Sidak yang dipimpin langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto, tersebut menyasar dua pabrik kelapa sawit, yakni PT Agro Wira Ligatsa (AWL) dan PT Berkat Sawit Sejahtera (BSS). Kegiatan ini dilakukan menyusul munculnya keluhan petani terkait turunnya harga TBS dalam beberapa waktu terakhir yang dinilai tidak sejalan dengan harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam keterangannya, Bupati Yulianto menegaskan bahwa seluruh perusahaan kelapa sawit wajib mematuhi ketentuan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Sumatera Barat dan tidak diperbolehkan melakukan penurunan harga secara sepihak dengan alasan apa pun.
"Hari ini kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan perusahaan-perusahaan kelapa sawit tidak menurunkan harga TBS secara sepihak. Harga pembelian harus mengacu pada ketentuan resmi pemerintah, baik melalui harga mingguan yang ditetapkan provinsi maupun mekanisme harga parsial sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024," tegas Yulianto.
Menurutnya, langkah turun langsung ke lapangan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan petani sawit yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Pasaman Barat.
Belakangan ini, harga TBS di tingkat petani sempat mengalami penurunan dengan alasan adanya penyesuaian kebijakan ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Namun demikian, pemerintah daerah menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemotongan harga yang merugikan petani.
"Kami mengimbau seluruh perusahaan agar menaati aturan yang berlaku. Tidak boleh ada manipulasi harga ataupun penurunan harga berdasarkan spekulasi dan asumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Harga TBS harus mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yulianto juga menegaskan bahwa perusahaan wajib berpedoman pada sejumlah regulasi yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020.
Selain persoalan harga, Pemkab Pasaman Barat juga menyoroti kepatuhan perusahaan terhadap aspek perizinan dan tanggung jawab lingkungan. Bupati meminta seluruh perusahaan memastikan kelengkapan dokumen legalitas usaha seperti Hak Guna Usaha (HGU), izin lingkungan, hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Kami akan mencatat perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan. Jika ditemukan pelanggaran, baik terkait harga maupun perizinan, kami tidak akan segan melaporkannya kepada kementerian dan pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Menurut Yulianto, pemerintah daerah tidak menginginkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kebijakan baru pemerintah pusat sebagai alasan untuk menekan harga TBS di tingkat petani.
Terkait kebijakan nasional mengenai tata kelola ekspor kelapa sawit yang mulai diterapkan pemerintah, Yulianto mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia yang bertujuan memperkuat pengelolaan sumber daya alam nasional dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia.
"Sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. Kebijakan pemerintah pusat harus dihormati dan dijalankan dengan baik. Jangan sampai kebijakan tersebut justru dijadikan alasan untuk merugikan petani," katanya.
Ia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia mengalami berbagai persoalan dalam tata kelola ekspor sumber daya alam yang mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Karena itu, pemerintah pusat kini mengambil langkah pembenahan yang harus didukung oleh seluruh pelaku usaha.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap petani, Bupati juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kualitas kebun dan tidak mudah terpengaruh isu-isu yang dapat menimbulkan keresahan.
"Kami meminta petani tetap fokus merawat kebunnya dengan baik dan tidak khawatir berlebihan terhadap dinamika harga. Pemerintah akan terus hadir mengawasi agar hak-hak petani terlindungi. Selain itu, kami juga mengingatkan agar tidak menerima atau memperjualbelikan buah hasil curian karena dapat merugikan petani lain," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayahnya guna memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, serta berpihak kepada kesejahteraan petani.
Hasil sidak dan temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi serta laporan resmi kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan petani sawit di Kabupaten Pasaman Barat.
0 Komentar