Pontianak, Kalbar – Kondisi ekonomi petani di Kalimantan Barat saat ini berada dalam tekanan yang cukup berat. Di tengah turunnya harga komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan kelapa, masyarakat juga harus menghadapi kenaikan biaya operasional akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax.
Situasi tersebut memicu kekhawatiran berbagai kalangan karena berdampak langsung terhadap pendapatan petani yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sektor perkebunan. Penurunan harga hasil panen terjadi saat kebutuhan pokok masyarakat terus mengalami kenaikan.
Berdasarkan informasi yang berkembang di sejumlah daerah, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik petani swadaya di beberapa wilayah Kalimantan Barat sempat berada pada kisaran Rp1.500 hingga Rp2.330 per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah harapan petani yang selama ini mengandalkan komoditas sawit sebagai sumber pendapatan utama keluarga.
Padahal, berdasarkan penetapan harga resmi pemerintah daerah untuk periode Juni 2026, harga TBS usia tanaman 10 hingga 20 tahun berada di kisaran Rp3.182,65 per kilogram. Perbedaan harga antara ketetapan pemerintah dan harga yang diterima petani di lapangan menjadi salah satu persoalan yang terus dikeluhkan.
Selain sawit, petani kelapa juga menghadapi situasi yang tidak kalah sulit. Di Kabupaten Sambas, harga kelapa dilaporkan hanya berkisar Rp2.200 per kilogram. Angka tersebut mengalami penurunan tajam dibandingkan beberapa waktu lalu yang sempat menyentuh Rp6.000 per kilogram.
Anjloknya harga kelapa membuat pendapatan petani menyusut drastis. Banyak petani mengaku kesulitan menutupi biaya perawatan kebun, ongkos panen, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Di saat yang sama, biaya produksi justru mengalami kenaikan. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi menyebabkan harga Pertamax di wilayah Kalimantan Barat mencapai sekitar Rp16.650 per liter. Kenaikan tersebut berdampak langsung terhadap biaya transportasi hasil panen, distribusi komoditas, hingga operasional alat dan kendaraan yang digunakan para petani.
Kondisi ini menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat pedesaan. Pendapatan menurun, sementara pengeluaran terus meningkat. Akibatnya, daya beli masyarakat perkebunan ikut melemah.
Sejumlah petani berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan serta memperketat pengawasan terhadap pembelian TBS di tingkat pabrik kelapa sawit agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Selain itu, berbagai kalangan juga mendorong penguatan program hilirisasi sawit dan kelapa di Kalimantan Barat. Dengan adanya industri pengolahan yang mampu menyerap hasil panen petani secara berkelanjutan, nilai tambah komoditas dapat meningkat dan ketergantungan terhadap fluktuasi harga bahan mentah dapat dikurangi.
Masyarakat berharap pemerintah pusat maupun daerah segera menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi petani dari gejolak harga pasar, menjaga stabilitas ekonomi pedesaan, serta memastikan sektor perkebunan tetap menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
(Fredy Legito)
0 Komentar